Rabu, Juni 24, 2026
spot_img

Tukang Parkir Gaya Preman, Dishub Didesak Evaluasi Semrawut Parkir Tuparev

Tak memakai seragam petugas parkir, tak ada karcis parkir resmi, begitu pun pelayanannya yang tak ramah, Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang didesak evaluasi pengelolaan parkir di Jalan Tuparev.

Pemerhati pemerintahan Karawang, Asep Agustian SH. MH menduga semrawut kondisi parkir di Jalan Tuparev kebanyakan para tukang parkir liar. Sehingga para tukang parkir pun terlihat tidak ramah.

“Saya menyaksikan sendiri ada tukang parkir di Tuparev yang menyebut maling ke pengguna jalan. Padahal si pengguna jalan ini bukan tidak mau bayar parkir. Tapi cuma mau memindahkan barang belanjaan dulu,” tuturnya, Selasa (13/5/2025).

Berita Lainnya  Dedi Mulyadi Buka Sayembara akan Beri Rp 250 Juta bagi yang Menemukan Taufik Hidayat

Atas persoalan ini, Askun (sapaan akrab) mendesak Dishub untuk mengevaluasi pengelolaan parkir di Jalan Tuparev.

“Ya sekarang gini, sekarang kita bayar parkir di situ, beberapa meter ke depan harus bayar parkir lagi kalau naro kendaraan. Artinya, kok banyak banget tukang parkir di situ. Ada berapa sih perusahaan pengelola parkir di Jalan Tuparev,” tanya Askun.

Selain pelayanan parkir yang tidak ramah seperti gaya preman, Askun menegaskan evaluasi pengelolaan parkir di Tuparev ini untuk menegaskan transparansi retribusi parkir dari pihak pengelola parkir ke Dishub.

Berita Lainnya  Terima Uang Rp20 Juta Terkait Demo, UBK Nonaktifkan Ketua BEM Abdi Maludin

“Saya menegaskan kenapa harus dievaluasi, karena kalau kebanyakan tukang parkir liar, artinya tidak ada retribusi untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah),” katanya.

Di lain soal, Askun juga menyoroti kondisi semrawut Tuparev. Yaitu dimana kondidi trotoar banyak digunakan para pedagang. Padahal trotoar adalah haknya para pejalan kaki.

“Saya juga mendesak Satpol PP untuk menertibkan Tuparev. Apakah kondisi semrawut di Tuparev akan terus dibiarkan begitu saja. Sementara Tuparev adalah salah satu wajahnya tata kota Karawang,” tandas Askun.***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Digembleng Ala Militer, 2 Peserta SPPI Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal

JAKARTA - Dua orang peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal...

Terima Uang Rp20 Juta Terkait Demo, UBK Nonaktifkan Ketua BEM Abdi Maludin

JAKARTA - Universitas Bung Karno (UBK) menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK Muhammad Abdi Maludin berkaitan dengan pengakuan menerima uang Rp20 juta terkait...

Kasus Dugaan Gratifikasi Mobil Mewah, Anne Ratna Mustika kembali Datangi Kejari Purwakarta

PURWAKARTA - Mantan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika (ARM) kembali terpantai mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, pada Senin (22/6/2026). Selain Anne tampak juga pengembang...

Dedi Mulyadi Buka Sayembara akan Beri Rp 250 Juta bagi yang Menemukan Taufik Hidayat

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi membuka sayembara bagi masyarakat untuk menemukan keberadaan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan terhadap YTR di Kabupaten Bandung. Hadiah...

SMA-SMK Swasta di Kota Bekasi Tolak Program Sekolah Gratis Dedi Mulyadi

KOTA BEKASI - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi mengungkapkan bahwa mayoritas SMA/SMK swasta di Bekasi menolak program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK)...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan