Rabu, Juli 23, 2025
spot_img

Tukang Parkir Gaya Preman, Dishub Didesak Evaluasi Semrawut Parkir Tuparev

Tak memakai seragam petugas parkir, tak ada karcis parkir resmi, begitu pun pelayanannya yang tak ramah, Dinas Perhubungan (Dishub) Karawang didesak evaluasi pengelolaan parkir di Jalan Tuparev.

Pemerhati pemerintahan Karawang, Asep Agustian SH. MH menduga semrawut kondisi parkir di Jalan Tuparev kebanyakan para tukang parkir liar. Sehingga para tukang parkir pun terlihat tidak ramah.

“Saya menyaksikan sendiri ada tukang parkir di Tuparev yang menyebut maling ke pengguna jalan. Padahal si pengguna jalan ini bukan tidak mau bayar parkir. Tapi cuma mau memindahkan barang belanjaan dulu,” tuturnya, Selasa (13/5/2025).

Berita Lainnya  Diskominfo Siap-siap Dikepung LMP, Gegara Kontroversi Proyek Videotron Rp 1,8 Miliar

Atas persoalan ini, Askun (sapaan akrab) mendesak Dishub untuk mengevaluasi pengelolaan parkir di Jalan Tuparev.

“Ya sekarang gini, sekarang kita bayar parkir di situ, beberapa meter ke depan harus bayar parkir lagi kalau naro kendaraan. Artinya, kok banyak banget tukang parkir di situ. Ada berapa sih perusahaan pengelola parkir di Jalan Tuparev,” tanya Askun.

Selain pelayanan parkir yang tidak ramah seperti gaya preman, Askun menegaskan evaluasi pengelolaan parkir di Tuparev ini untuk menegaskan transparansi retribusi parkir dari pihak pengelola parkir ke Dishub.

Berita Lainnya  Kejagung dan Dewan Pers Tandatangani Nota Kesepahaman

“Saya menegaskan kenapa harus dievaluasi, karena kalau kebanyakan tukang parkir liar, artinya tidak ada retribusi untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah),” katanya.

Di lain soal, Askun juga menyoroti kondisi semrawut Tuparev. Yaitu dimana kondidi trotoar banyak digunakan para pedagang. Padahal trotoar adalah haknya para pejalan kaki.

“Saya juga mendesak Satpol PP untuk menertibkan Tuparev. Apakah kondisi semrawut di Tuparev akan terus dibiarkan begitu saja. Sementara Tuparev adalah salah satu wajahnya tata kota Karawang,” tandas Askun.***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kuasa Hukum Mahasiswi NA Minta Asistensi Komisi III DPR RI

JAKARTA - Setelah menyurati Komnas Perempuan, Gary Gagarin & Patners - Kuasa hukum NA (19) mahasiswi terduga korban kasus pelecehan seksual di Kabupaten Karawang...

Dampak Kebijakan KDM, Sekolah Swasta di Depok Hanya Terima 4 Siswa Baru

DEPOK - Diduga akibat dampak kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi yang memberlakukan kebijakan penambahan rombel 50 siswa per kelas untuk sekolah negeri,...

Dea Eka Serap Aspirasi Warga Gintungkerta – Klari

KARAWANG - Dea Eka Rizaldi SH, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, melaksanakan kegiatan reses di Desa...

Peringati HAN 2025, Pemkot Bandung Bagikan 52 Ribu Kartu Identitas Anak

BANDUNG -  Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025, Pemerintah Kota Bandung menggelar serangkaian kegiatan kolaboratif yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Puncak peringatan...

Polres Karawang Lakukan Ground Breaking Pembangunan SPPG

KARAWANG - Demi menyukseskan program strategis nasional, Polres Karawang melaksanakan ground breaking pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di Dusun Ranggon, Desa Sarijaya, Kecamatan...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI