Rabu, Juli 23, 2025
spot_img

Jauh-jauh ke Purwakarta, Kaesang Ngaku Cuma Mau Cicipi Sate Maranggi, Padahal…

Bupati Kabupaten Purwakarta Saepul Bahri Binzein menerima tamu Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kantor Bupati Kabupaten Purwakarta Rabu (30/4).

Bupati Kabupaten Purwakarta Saepul Bahri Binzein didampingi Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Abang Ijo Hapidin yang juga sebagai Ketua DPW PSI menerima langsung rombongan Ketua Umum PSI dan rombongan PSI Pusat lainnya.

Dalam keterangannya Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengatakan datang ke Purwakarta hanya mau mencicipi sate Maranggi.

“Hanya mau makan sate Maranggi saja, tidak ada agenda politik,”ujar Kaesang Rabu (30/4), dilansir dari TvBerita.

Berita Lainnya  Ketua PDIP Cidahu Terlibat Aksi Pengrusakan Rumah Retret

“Dulu waktu masa RI ke 7, Gubernur Jabar sekarang suka mengirim sate Maranggi, jadi saya ke Purwakarta hanya mau makan sate Maranggi dan diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, tidak ada hal lain,”tegasnya.

“Dan rasa sate Maranggi memang tidak berubah sampai hari ini, masih tetap lezat,” katanya.

Namun demikian, faktanya tidaklah demikian. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, melanjutkan agenda konsolidasi dan penguatan struktur partai di tingkat daerah dengan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Purwakarta, Rabu (30/04).

Berita Lainnya  Jadi Menantu Dedi Mulyadi, Wabup Garut Tak Mau Ada Karangan Bunga di Pernikahannya

Dalam kunjungan tersebut, Kaesang meresmikan Saung Solidaritas PSI Jawa Barat yang berlokasi di kawasan Hotel Harper, Kecamatan Bungursari.

Peresmian Saung PSI ini menjadi bagian penting dalam strategi PSI memperkuat infrastruktur politik di Jawa Barat, khususnya dalam membangun simpul gerakan kader, ruang diskusi kebijakan publik, serta basis perencanaan dan strategi pemenangan jangka panjang.

Saung ini bukan hanya simbol, tapi rumah gerakan. Tempat kita bekerja untuk rakyat—bukan hanya saat kampanye, tapi setiap hari,” ujar Kaesang di hadapan ratusan kader PSI dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Berita Lainnya  Jokowi Puji Langkah Prabowo Dalam Diplomasi Ekonomi

Kegiatan ini diawali dengan peninjauan fasilitas Greenhouse pertanian di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka.

Didampingi Ketua DPW PSI Jawa Barat, Abang Ijo Hapidin, kunjungan ini menunjukkan perhatian PSI terhadap pertanian berkelanjutan dan modernisasi sektor pangan.

“Pertanian adalah masa depan. Kita harus dukung petani dengan pendekatan teknologi, bukan hanya slogan,” tegas Kaesang, dilansir dari Viva.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kuasa Hukum Mahasiswi NA Minta Asistensi Komisi III DPR RI

JAKARTA - Setelah menyurati Komnas Perempuan, Gary Gagarin & Patners - Kuasa hukum NA (19) mahasiswi terduga korban kasus pelecehan seksual di Kabupaten Karawang...

Dampak Kebijakan KDM, Sekolah Swasta di Depok Hanya Terima 4 Siswa Baru

DEPOK - Diduga akibat dampak kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi yang memberlakukan kebijakan penambahan rombel 50 siswa per kelas untuk sekolah negeri,...

Dea Eka Serap Aspirasi Warga Gintungkerta – Klari

KARAWANG - Dea Eka Rizaldi SH, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, melaksanakan kegiatan reses di Desa...

Peringati HAN 2025, Pemkot Bandung Bagikan 52 Ribu Kartu Identitas Anak

BANDUNG -  Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025, Pemerintah Kota Bandung menggelar serangkaian kegiatan kolaboratif yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Puncak peringatan...

Polres Karawang Lakukan Ground Breaking Pembangunan SPPG

KARAWANG - Demi menyukseskan program strategis nasional, Polres Karawang melaksanakan ground breaking pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di Dusun Ranggon, Desa Sarijaya, Kecamatan...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI