KARAWANG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan pembangunan unit sekolah baru (USB) jenjang SMA dan SMK di Kabupaten Karawang belum masuk dalam program tahun 2026.
Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan, penundaan tersebut disebabkan oleh persoalan kesiapan lahan yang dinilai berisiko bencana.
Mantan Bupati Purwakarta itu menerangkan, sejumlah lahan yang diusulkan untuk pembangunan sekolah berada di kawasan pesawahan dan memiliki potensi banjir.
Karena kondisi tersebut menjadi pertimbangan utama Pemprov Jabar untuk menunda pembangunan.
“Kami sampaikan ya pembangunan SMA dan SMK di Karawang ditunda pembangunannya 2026 disebabkan karena areal tanah untuk pembangunannya merupakan areal pesawahan dan memiliki potensi banjir,” ujar Dedi dikutip dari Instagram pribadinya dan telah dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (30/1/2026).
Dedi menegaskan, pembangunan fasilitas pendidikan harus mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan peserta didik.
“Untuk itu kami menundanya sampai menunggu tersedianya lahan yang memenuhi syarat dan tidak berpotensi bencana,” katanya.
Penundaan tersebut terjadi di tengah kebutuhan sekolah menengah di Karawang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang, terdapat empat kecamatan yang hingga kini belum memiliki SMA, baik negeri maupun swasta.
Keempat kecamatan tersebut yakni Purwasari, Cilamaya Kulon, Rengasdengklok, dan Cilebar.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menghibahkan lahan untuk pembangunan sekolah kepada Pemprov Jabar.
Lahan seluas lebih dari 9.000 meter persegi disiapkan di Kecamatan Cilamaya Kulon, serta lahan sekitar 1,2 hektare di Kecamatan Pangkalan.
Dedi menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Pemkab Karawang.
Pemprov Jabar akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari alternatif lokasi pembangunan yang lebih aman.
“Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga dalam waktu dekat pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bicara dengan Bupati untuk bersama-sama mencari alokasi tanah yang aman, nyaman dan terjangkau oleh siswa yang akan menjadi peserta didik di sekolah tersebut,” pungkasnya.
Sumber : Kompas.com