Video viral seorang Kades yang menjaminkan STNK mobil untuk biaya rumah sakit warganya di RSUD Pelabuhanratu sontak mengundang perhatian Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Belakangan diketahui jika di dalam video viral tersebut adalah Jarwo Midun, seorang Kades Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi.
Kades terpaksa menjaminkan STNK mobil, karena warganya tidak memiliki biaya cukup untuk biaya rumah sakit. Jika harus mengurus KIS membutuhkan waktu 14 hari. Sementara keluhan sakit warganya harus segera ditangani.
Aksi kemanusian Kades Jarwo Midun terhadap warganya ini mendapat apresiasi dari KDM.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kades atau Jarwo Midun yang telah melakukan langkah menyelamatkan warganya,” tutur KDM, melalui video yang dilansir Opiniplus.com, Selasa (27/5/2025).
Namun demikian KDM mengkonfitmasi, awalnya ia menyangka biaya rumah sakit warga tersebut besar. Tetapi hanya sekitar Rp 1,7 juta dan baru dibayar Rp 500 ribu. Sehingga sisanya tinggal hanya Rp 1,2 juta.
Atas persoalan ini, KDM menegaskan setiap rumah sakit tetap harus memberikan pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara negara. Tanpa harus menanyakan terlebih dahulu apakah warga (pasien) memiliki KIS atau tidak.
KDM juga menyoroti lemahnya koordinasi pemerintahan di Sukabumi. Karena sebetulnya Sang Kades bisa berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan ataupun bupatinya secara langsung.
“Saya tidak tahu di Sukabumi apa yang menjadi problem, sehingga hal sekecil ini sampai muncul ke permukaan seolah-olah peristiwa besar. Hanya 1,7 juta menjadi hal yang berat untuk ditangani,” kata KDM.
KDM mengamu telah mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening Jarwo Midun untuk melunasi biaya rumah sakit warganya. Bahkan uang tersebut sengaja dilebihkan untuk biaya makan si pasien.
“Untuk itu mari kita saling melayani dan bangunlah komunikasi yang baik antara para kepala desa dengan bupati dan para kepala dinasnya,”
“Agar Jawa Barat bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Dan saatnya kita menjadi pemimpin yang melayani. Bukan pemimpin yang menunggu datangnya informasi,” tandas KDM.***
