JAKARTA – Sejumlah masyarakat mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara menggelar demo di depan Polda Metro Jaya , Kamis (13/11/2025).
Demo itu bertepatan dengan jadwal Polda memeriksa Pakar Telematika Roy Suryo, Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar, dan Pegiat Media Sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.
Roy, Rismon, dan Tifa diperiksa sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketiganya sudah tiba di Polda Metro Jaya. Sementara itu, Pemuda Patriot Nusantara dalam demonya mendesak agar Polda Metro menahan Roy, Rismon, dan Tifa.
Berdasarkan pantauan di depan Polda Metro Jaya, mereka membentangkan spanduk bertuliskan desakan ‘Mendesak Polda Metro Jaya tangkap Tiroris (Tiffa, Roy, dan Rismon)’.
Sementara itu, sang orator mengungkapkan bahwa Roy Suryo Cs telah meragukan harga diri dari Jokowi.
“Apa yang dilakukan oleh Tiroris, Roy Suryo, Tifa, dan Rismon Sianipar telah meragukan dignity seorang mantan Presiden RI ke-7,” teriak orator.
Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan delapan orang tersebut sebagai tersangka.
“Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam pencemaran nama baik fitnah dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan Bapak Insinyur Jokowi,” kata Asep Edi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (7/11/2025).
Asep menjelaskan delapan tersangka ini dibagi menjadi dua klaster yakni klaster pertama ES KTR, MRF, RE, dan DHL.
Selanjutnya, klaster kedua yakni RS, RHS, dan TT.
“Untuk klaster kedua, ada tiga orang yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT,” ujar dia.
Adapun, penetapan tersangka ini dilakukan lantaran penyidik telah berkesimpulan delapan tersangka ini diduga menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah.
“Penyidik penyibukan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik,” jelas dia.***
Sumber : SindoNews
