Rabu, Oktober 22, 2025
spot_img

Saat Megawati Bilang PDI-P Babak Belur di Pemilu 2024

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung kondisi partainya yang babak belur dalam Pemilu Serentak 2024, saat berpidato di acara Trisakti Tourism Award 2025, Kamis (8/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Megawati pun menyoroti hasil pemilu yang tak maksimal di wilayah yang selama ini menjadi basis suara utama PDI-P.

“Coba pikirkan ya, kemarin waktu pemilu. Saya tidak pernah ngomong, kan. Tapi sekarang saya sentil aja sedikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu. Babak belur apa enggak?” kata Megawati.

Berita Lainnya  Ada yang Sengaja Menarasikan Prabowo-Jokowi 'Matahari Kembar'

Sebagai ketua umum partai, Megawati mengaku memahami situasi internal partai serta performa para kader saat kontestasi Pemilu Serentak 2024.

Bahkan, Megawati melihat ada kader yang berambisi untuk menang, hingga terus-menerus turun ke akar rumput.

Namun, kader tersebut tetap gagal memperoleh suara yang maksimal.

“Yang harusnya jadi, enggak jadi. Dan saya bertanggung jawab. Bahwa gini, saya kan tahu orang-orang ini, benar rajin, benar tidak. Aduh, dia itu hanya mau jadi, gitu kan. Saya kan bisa menilai,” kata Megawati.

Berita Lainnya  Baru Sebulan Jabat Menkeu, 'Menteri Koboi' Disulkan Jadi Cawapres

Megawati menilai kekalahan PDI-P di beberapa daerah bukan semata karena kader belum bekerja secara maksimal, tetapi juga disebabkan oleh faktor eksternal.

“Saya lihat, gila deh, tempat yang seharusnya kita dulang, itu dipecah-pecah. Tidak usah diomongkan,” ucap Megawati.

“Tapi saya merasa berterima kasih, bukan pada kalian, kepada rakyat pendukung kita,” sambungnya.

Terlepas dari hal itu, Megawati mengingatkan seluruh kader untuk tetap solid dan terus bekerja demi rakyat. Dia juga meminta seluruh kadernya meyakini semboyan Satyam Eva Jayate yang selalu digaungkan PDI-P.

Berita Lainnya  Kasus Belum Inkrah Jadi Alasan Ade Kunang Tak Kunjung PAW Anggota Dewan yang Terjerat Gratifikasi

“Satyam eva Jayate. Saya selalu bilang demikian karena kebenaran itu pasti, pasti, menang. Tapi kalau kalian yang melempem, ya enggak menang,” pungkasnya.

Sumber : Kompas

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Prabowo Naikan Gaji Hakim sampai 280%, Supaya Tidak Bisa ‘Dibeli’

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar hakim menjadi sosok yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Oleh karena itu, ia mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan...

Jawa Barat Jadi Jalur Strategis Distribusi Rokok Ilegal, Cirebon dan Purwakarta Paling Banyak Peredarrannya

JAKARTA - Bea Cukai Jawa Barat mengingatkan ancaman hukuman terkait peredaran rokok ilegal. Bukan cuma produsen dan penjual, pemakai rokok ilegal pun terancam pidana. "Sesuai...

Cek Duit Mengendap Rp 4,17 Triliun, Dedi Mulyadi Sambangi BI dan Kemendagri

JAKARTA  - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan menyambangi Bank Indonesia (BI) seusai menyampaikan paparan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini. Dedi mengaku...

Judicial Review SK Bupati Soal 620% Kenaikan Pajak ke MA ‘Salah Kamar’

KARAWANG – Pusat Studi Konstitusi dan Kebijakan (PUSTAKA) menilai langkah hukum judicial review atau menggugat Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Nomor : 973/Kep.502-Huk/2021 tentang...

KBC Pelototi Efisiensi Anggaran Pemkab Karawang, Awas Jadi SiLPA!

KARAWANG - Karawang Budgeting Control (KBC) menyoroti langkah Pemkab Karawang yang melakukan pemangkasan berbagai kegiatan dengan alasan efisiensi anggaran menjelang akhir tahun 2025. Padahal,...

Peristiwa

Puluhan Siswa Purwakarta Keracunan Usai Santap Nasi Kotak di Acara Parade Drumband

PURWAKARTA - Suasana Puskesmas Maniis, Kabupaten Purwakarta, tampak penuh sesak pada Senin (20/10/2025) sore. ‎ ‎Pantauan Tribunjabar.id di lokasi, puluhan pelajar laki-laki dan perempuan terbaring di...

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI