KARAWANG – Dalam menyikapi polemik seragam dan jual beli buku LKS di sekolah, Karawang Budgeting Control (KBC) meminta Bupati Karawang, H. Aep Syepuloh tak bersikap arogan dan diktator.
Hal ini menyusul pernyataan Bupati Aep yang akan mencopot setiap kepala sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran terkait polemik jual beli seragam dan LKS.
Direktur KBC, Ricky Mulyana mengatakan, pernyataan Bupati Aep tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik dan masyarakat. Padahal selama ini tidak aturan atau dasar hukum eksplisit yang melarang guru atau kepala sekolah dalam konteks penjualan LKS di sekolah.
“Jangan sampai permasalahan yang muncul justru akibat dari kebijakan yang tidak konsisten atau bahkan pelanggaran terhadap janji politik bupati sendiri,” ujar Ricky, Selasa (22/7/2025).
Ricky mengingatkan bahwa dalam setiap kampanye politiknya dulu, Bupati Aep secara terbuka menjanjikan program penghapusan pembelian LKS. Dalam berbagai panggung kampanye, bahkan sampai dikutip media mainstream, Bupati Aep pernah menjanjikan bahwa LKS akan digratiskan.
“Tapi ironisnya, hari ini yang disalahkan justru para guru. Padahal akar masalahnya adalah wanprestasi pemerintah daerah dalam memenuhi janji tersebut,” kata Ricky.
Menurut Ricky, polemik LKS ini seharusnya menjadi momentum bagi Bupati Aep untuk membuktikan komitmen politiknya dengan merealisasikan janji pengadaan LKS secara gratis oleh pemerintah daerah.
Karena hal itu tidak hanya akan menghapus praktik jual-beli LKS di sekolah, tetapi juga menegaskan keberpihakan pemerintah kepada dunia pendidikan dan masyarakat.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan retorika keras atau ancaman pencopotan, tetapi kebijakan solutif. Pemda harusnya hadir menyediakan LKS secara terpusat sebagai bagian dari program prioritas pendidikan. Itu solusi konkret. Bukan malah menciptakan ketakutan,” ujar Ricky.
Ricky menyarankan Bupati Aep untuk menampilkan kepemimpinan yang lebih egaliter, mendengar suara rakyat dan memprioritaskan gagasan ketimbang pendekatan koersif.
“Pendidikan tidak bisa diurus dengan sikap otoriter. Ia harus diurus dengan dialog, empati, dan kepastian kebijakan. Kami di KBC menginginkan Karawang punya pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan memenuhi janjinya,” pungkas Ricky.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Aep menegaskan tidak boleh ada paksaan kepada orangtua siswa untuk membeli seragam dan buku LKS di sekolah. Bupati Aep mempersilahkan orangtua siswa membeli seragam dan LKS dimanapun sesuai kemampuan.
Bupati Aep tidak akan mentoleransi kepala sekolah atau pihak manapun yang melanggar aturan ini.
“Saya tidak segan mencopot kepala sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran. Ini bentuk komitmen kami dalam menciptakan iklim pendidikan yang bersih dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya, dilansir dari Jabarnet.
Dengan sikap tegas ini, Pemerintah Kabupaten Karawang berharap suasana tahun ajaran baru berjalan lebih kondusif, adil, dan nyaman bagi semua pihak, terutama orang tua dan peserta didik.
“Mari kita jaga bersama integritas dunia pendidikan Karawang. Semua pihak harus patuh demi terciptanya lingkungan belajar yang sehat dan berkualitas,” pungkas Bupati Aep.***
