KARAWANG – Diskusi publik digelar oleh Pusat Studi Ngawarak Luhur yang berlangsung di Lapak Ngopi – Karawang, Sabtu (31/1/2026).
Diskusi kelompok pemuda yang berkolaborasi dengan DPD KNPI Karawang ini membahas tentang ‘1 Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh – H. Maslani’.
Diskusi publik ini terpantau mengundang narasumber Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bappeinda), M. Ridwan Salam S.Sos, M.Si sebagai perwakilan dari Pemkab Karawang, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, DR. H. Rahmat Hidayat Djati M.IP (Kang Toleng), serta Ketua DPD KNPI Karawang, Faizal Muhammad ST.
Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Pusat Studi Ngawarak Luhur, M. Reza Arif Prihatmoko menegaskan, bahwa diskusi publik ini bukan dalam rangka menghakimi satu tahun kepemimpinan Aep-Maslani. Melainkan bentuk kontribusi kelompok pemuda dalam pembangunan.
Sementara dalam sesi menjawab pertanyaan diskusi publik ini, Kepala Bapperinda Ridwan Salam mengapresiasi gelaran diskusi publik oleh Pusat Studi Ngawarak Luhur. Karena menurutnya, penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini memang harus berbasis transparansi.
“Sebelum kami dievaluasi publik, kami pemda sudah melakukan evaluasi terlebih dahulu, termasuk evaluasi di Banggar (Badan Anggaran),” tutur Ridwan Salam, di hadapan peserta diskusi publik.
Disinggung mengenai taline ‘Karawang Maju’, Ridwan Salam menyampaikan jika Sekda Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah selalu menyingung istilah ‘Si Eta’. Yaitu sebuah akronim dari kepanjangan Efekti, Efisien dan Akuntabel.
“Di internal kami terus melakukan evaluasi, alat kontrol kami banyak dari mulai BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan lain sebagainya. Kita menyadari tidak cukup penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut. Tetapi harus ada hal yang dilakukan lebih,” katanya.
Disinggung mengenai postur APBD Karawang yang belanja operasionalnya sampai 38%, Ridwan Salam menjelaskan, jika 38% belanja operasional tersebut tidak bisa langsung dijustifikasi sebagai belanja pegawai. Melainkan juga banyak belanja kebutuhan operasional lainnya.
Namun demikian, Ridwan Salam mengaku jika 38% belanja operasional tersebut masih terlalu besar. Oleh karenanya, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh telah mengeluarkan kebijakan merger dan perampingan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tujuannya tentu saja untuk efisiensi anggaran, agar belanja operasional pegawai bisa dialihkan ke belanja pembangunan (program) yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.
“Pak Bupati berpikir keras ketika Transfer Kas Daerah (TKD) kita dipotong hampir Rp 800 miliar. Maka muncul-lah kebijakan perampingan OPD tersebut,” terangnya.
“Tetapi yang harus temen-temen pahami, 38% belanja operasional itu bukan berarti sepenuhnya belanja pegawai. Kita masih mending jika dibanding kabupaten/kota lain. Belanja operasional kita masih dibawah 50%. Kalau kabupaten/kota lain ada yang melebihi 50%, tapi kita masih dibawah 50%,” timpalnya.
“Jadi banyak hal yang kita lakukan untuk menjawab Karawang Maju. Jadi kalau ditanya apakah satu tahun kepemimpinan Aep-Maslani ada perubahan (kemajuan), maka saya pastikan ada dan semuanya terus berproses. Kita bisa buktikan lewat data,” tandas Ridwan Salam.
PKB Kawal Konsistensi ‘Karawang Maju’ Aep-Maslani
Sementara, Kang Toleng menyampaikan jika bicara satu tahun kepemimpinan Aep-Maslani, maka bukan soal harus menyalahkan siapa, tetapi soal kemana arah pembangunan Karawang ke depan.
Sebagai salah satu parpol pengusung Aep-Maslani, Kang Toleng menegaskan jika PKB juga memiliki tanggungjawab untuk mengawal komitmen tagline ‘Karawang Maju’. Terlebih ditegaskannya, jika janji politik itu merupakan realitas kebijakan.
Kang Toleng juga menyinggung soal realitas keberadaan industri di Karawang yang menurutnya belum bersifat inklusif untuk kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor industri di Karawang masih jauh lebih kecil, karena pajak industrinya yang lebih besar untuk pemerintah pusat.
“Karena memang daya dukung industri tidak sepenuhnya masuk pendapatan asli daerah. Industri kita baru menyumbang pertumbuhan rumah kontrakan dan rumah makan saja. Ya, lumayan-lah dari pada tidak,” kelakar Kang Toleng di hadapan peserta diskusi publik.
Kang Toleng juga menyinggung persoalan jumlah angkatan kerja yang tidak berbanding dengan jumlah lapangan kerja setiap tahunnya. Oleh karenanya, berbicara soal ekonomi dan pengangguran, maka tidak bisa solusinya dipaksakan ke persoalan pertumbuhan industri. Melainkan harus kembali ke jati diri Karawang sebagai Kota Lumbung Padi.
Tetapi persoalannya, kemudian muncul paradigma salah di masyarakat yang seakan memberikan ‘pembenaran’ bahwa bertani bukanlah sebuah pekerjaan. Hal inilah yang kemudian mendominasi para pemuda di Karawang lebih tertarik bekerja di industri.
“Gengsi terhadap pertanian juga diperngaruhi teknologi. Generasi muda jadi over thinking karena terdoktrin informasi di medsos bahwa bertani bukan disebut bekerja. Ini menjadi tantangan sendiri buat Karawang. Termasuk tantangan kawan-kawan pemuda hang hadir di sini,” kata Kang Toleng.
“Inilah realitas yang ada saat ini. Tapi kalau ditanya ada kemajuan gak di satu tahun kepemimpinan Aep-Maslani, ya pasti ada-lah. Dan saya meyakini itu. Dan sebagai parpol pengusung, PKB akan mengawal komitmen Karawang Maju” timpal Kang Toleng.
Sementara Faizal Muhammad ST menegaskan, bahwa peran KNPI dalam ‘Karawang Maju’ adalah bagian dari fungsi untuk mengintegrasikan antara kebijakan pemerintah daerah dengan harapan masyarakat.
Sebagai organisasi yang didominasi oleh kelompok pemuda, KNPI memastikan akan terus menjalankan fungsi untuk mengintegrasikan harapan tagline ‘Karawang Maju’.
“Refleksi 1 tahun Aep-Maslani, sudah ada yang direalisasikan dan ada juga yang masih butuh proses, itu menurut KNPI,” tandasnya.***
