Minggu, Maret 29, 2026
spot_img

Apindo Kota Bekasi Tolak Kebijakan WFH

KOTA BEKASI – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi menolak rencana kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH) satu kali dalam sepekan untuk efisiensi bahan bakar minyak (BBM).

Ketua Apindo Kota Bekasi, Farid Elhakamy, menilai kebijakan tersebut tidak serta-merta mengikat perusahaan swasta. Menurutnya, biaya transportasi karyawan sudah diperhitungkan dalam anggaran perusahaan.

“Aturan seperti ini tentunya tidak mengikat pihak swasta, karena kita memposisikan biaya transportasi itu dalam budgeting kita, jadi tidak perlu direspons serius,” ungkapnya, dilansir dari Radar Bekasi.

Berita Lainnya  Profil 3 Calon Ketua KADIN Karawang, Berebut Restu Bupati Aep

Di sisi lain, perubahan perilaku kerja dinilai menjadi tantangan dalam implementasi WFH satu hari per pekan. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kebijakan ini tidak mudah diterapkan secara efektif.

Ia mencontohkan, alih-alih bekerja dari rumah, ASN maupun pekerja swasta berpotensi memanfaatkan kebijakan tersebut untuk work from everywhere (WFE), misalnya ke tempat wisata saat long weekend. Kondisi ini justru berisiko membuat konsumsi BBM tidak berkurang signifikan.

“Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jum’at, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati Long Weekend sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ungkapnya.

Berita Lainnya  Profil 3 Calon Ketua KADIN Karawang, Berebut Restu Bupati Aep

Fahmi membandingkannya dengan situasi Pandemi Covid-19, dimana WFH cukup berhasil menghemat BBM lantaran ada faktor paksaan, agar tak tertular Covid-19. Tanpa faktor adanya paksaan, WFH satu hari dalam sepekan seperti yang akan diberlakukan dalam waktu dekat ini sulit diterapkan secara konsekuen.

Kebijakan WFH disebut juga berpotensi menurunkan pendapatan di sektor transportasi termasuk Ojol, serta UMKM yang selama ini menyiapkan makan siang bagi ASN dan pegawai swasta. Mewajibkan WFH satu hari dalam sepekan juga dinilai akan menurunkan produktivitas kerja di sektor manufaktur.

Berita Lainnya  Profil 3 Calon Ketua KADIN Karawang, Berebut Restu Bupati Aep

Untuk itu pemerintah mesti mempertimbangkan dengan cermat terkait dengan kebijakan WFH tersebut.

“Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya,” tambahnya. (sur)

Sumber : radarbekasi.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Dedi Mulyadi Geram Lihat Gapura Kumuh Penuh Sampah dan Banyak PKL

SUBANG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kembali menunjukkan aksi tegasnya saat memantau kondisi gapura perbatasan antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat...

Polisi Selidiki Penemuan Jasad Bayi di Aliran Kali Pacing – Bekasi

BEKASI - Petugas kepolisian menyelidiki kasus penemuan jasad bayi berjenis kelamin laki-laki di aliran Kali Pacing, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa...

Profil 3 Calon Ketua KADIN Karawang, Berebut Restu Bupati Aep

KARAWANG - Perhelatan pemilihan ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Karawang pada Muskab ke-VIII yang akan digelar di Mercure Hotel Karawang pada 15...

Kapolda Jabar Cek Kesiapan Arus Balik di Rest Area Tol Cipali

SUBANG – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Rudi Setiawan melakukan pengecekan langsung kesiapan arus balik Idul Fitri 1447 H/2026 M di sejumlah rest area...

3 Pelaku Curanmor di Kota Bekasi Ditangkap, Beraksi di 4 TKP

KOTA BEKASI - Polisi mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Tiga orang pelaku ditangkap dalam pengungkapan itu. "Pelaku ini ada...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan