Minggu, Maret 22, 2026
spot_img

Alasan Masih Cek Kualitas Pekerjaan, Pemprov Jabar Belum Lunasi Tunda Bayar Proyek Rp 629 Miliar

KOTA BANDUNG – Alasan masih dalam pengecekan kualitas pekerjaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melunasi pembayaran tunda bayar proyek senilai Rp 629 miliar.

Namun demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman menyatakan bahwa pembayaran tunda bayar ditarget tuntas di awal Februari 2026.

“Ini sedang berproses. Kenapa tidak bisa pok terolong langsung awal Januari, yang pertama kami kan harus review dulu (pengecekan kualitas pekerjaan),” ujar Herman saat ditemui di Kampus ITB, Jalan Ganesha, Kota Bandung, dilansir daru Kompas.com, Jumat (30/1/2026).

Berita Lainnya  Polda Metro Jaya Ungkap Perkembangan Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras

Herman menjelaskan, tunda bayar proyek senilai Rp 629 miliar tersebut tersebar di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD). Dan pemeriksaan kualitas pekerjaan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

“Jadi, Pak Gubernur mengharapkan bahwa kegiatan-kegiatan yang tunda bayar, yang nilainya Rp 629 miliar, harus akuntabel. Tidak boleh ada yang kurang volume, tidak boleh ada yang pekerjaannya tidak sesuai dengan spek,” kata Herman.

Ia menegaskan, pembayaran akan dilakukan secara bertahap setelah pekerjaan dinyatakan sesuai. Pemprov menargetkan proses tunda bayar rampung paling lambat awal Februari 2026.

Berita Lainnya  Kapolres Cilacap 'Kecipratan' THR Lebaran dari Bupati Syamsul Auliya

“Jadi, yang dibayar adalah yang pekerjaannya akuntabel begitu. Jadi, perlu waktulah, tapi target kami, akhir bulan ini tuntas paling telat awal Februari,” ucap Herman.

Menurut Herman, kehati-hatian diperlukan karena anggaran yang digunakan berasal dari uang negara, termasuk pajak masyarakat.

“Jadi, tidak boleh pakai lama, tetapi kan tidak bisa gegabah karena ini menyangkut uang negara. Jadi, cermat cepat, tapi harus cermat,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jabar mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2025 sebesar Rp 500.000. Herman menyebutkan, silpa APBD 2025 lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp 1 triliun.

Berita Lainnya  Kemensos Salurkan Santunan bagi Ratusan Anak Yatim di Kota Bekasi

Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat masih mencatat adanya belanja pembangunan tahun 2025 yang belum terbayarkan dengan nilai mencapai Rp 629 miliar.***

Sumber : Kompas.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Dedi Mulyadi Mau Pangkas 20% Anggaran Pegawai Jabar

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut Lebaran menjadi momentum untuk evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam pengelolaan anggaran yang dinilai...

Roy Suryo Ogah Bela Rismon Sianipar, Setelah Minta RJ ke Jokowi

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo mengaku tidak akan membela Rismon Sianipar yang sedang dilaporkan oleh kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan kasus ijazah palsu S2...

Yusril Minta Polisi Ungkap Siapa Aktor Intelektualnya

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengungkap tersangka pelaku teror penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus adalah empat prajurit TNI. Empat orang ini disebut...

Kapolres Cilacap Bantah Terima THR Lebaran dari Bupati

CILACAP - Kapolresta Cilacap, Kombes Budi Adhy Buono, menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut dirinya sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi...

Polda Metro Jaya Ungkap Perkembangan Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap perkembangan terkini kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus. Pelaku diduga berjumlah empat orang dengan...

Hukum

Roy Suryo Ogah Bela Rismon Sianipar, Setelah Minta RJ ke Jokowi

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo mengaku tidak akan membela Rismon Sianipar yang sedang dilaporkan oleh kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan kasus ijazah palsu S2...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan