Rabu, September 23, 2026
Google search engine

Dedi Mulyadi Sentil Tata Kota Karawang, Pengamat Balas Sindir Janji 1.000 Rumah Panggung

KARAWANG – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) terpantau hadir di kegiatan Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun Kabupaten Karawang ke-392 tahun, di ruang Rapat Paripuna DPRD Karawang, Minggu (14/9/2025).

Dalam pidatonya, KDM menyentil soal tata kota Karawang, khususnya di wilayah Jalan Interchange Karawang Barat yang menjadi wajah Kota Karawang, karena merupakan pintu keluar masuk Tol Karawang Barat.

Disampaikan KDM, pembangunan di Karawang kini berkembang cukup pesat. Karawang sebagai pusat industri di Jawa Barat, daerahnya harus tertata dengan baik.

Ia menyampaikan, sebagai daerah industri, maka Karawang harus memperhatikan tata kota dan mempercantik “wajah” atau pintu masuk menuju wilayah Karawang.

Jangan sampai terlihat ketimpangan pembangunan, khususnya di sekitar jalan Interchange Karawang Barat yang banyak bangunan bertingkat (hotel dan apartemen), tapi juga terdapat bangunan-bangunan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang tidak tertata.

“Belum lagi rumput-rumput liar yang tumbuh cukup tinggi di jalan Interchange Karawang Barat, sampai menutupi pemandangan hamparan areal sawah dari jalan raya. Saya kira ini harus ditata. Ke depan akan kita lakukan penataan bersama” kata Dedi Mulyadi, dilansir dari Suara.com.

“Di sepanjang jalan Interchange Karawang Barat bukan tidak boleh ada PKL, tetapi pemerintah akan memberi ruang berjalan dengan penataan yang lebih rapi,” timpalnya.

KDM mengajak agar jajaran Pemkab Karawang bersama pemerintah kecamatan hingga tingkat desa memperhatikan tata kota yang baik, sebab kini Karawang menjadi salah satu kekuatan ekonomi di wilayah utara Jawa Barat.

Berita Lainnya  Anak Buahnya Kena OTT KPK, Petani Karawang Sempat Demo Minta Prabowo Copot Nusron Wahid

KDM juga mengingatkan agar setiap lurah dan camat membuka ruang pengaduan bagi masyarakat, sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat tertangani dengan cepat.

“Saya ingin seluruh wilayah ini (Jawa Barat) terhormat, karena seluruh wilayah terhormat satu bangunan fisiknya tertata dengan baik, kedua kebersihan tertata dan terpelihara dengan baik, ketiga estetikanya mulai muncul, keempat terjadi harmoni antara manusia dengan alam kelima terjadi harmoni antara pemerintah dengan rakyatnya, itulah yang disebut gemah ripah repeh rapih,” katanya.

Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi saat menyampaikan pidato di Sidang Rapat Paripurna HUT Karawang ke-392 Tahun di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD Karawang, Minggu (14/9/2025). (Foto Prokompimkab Karawang)

Dedi Mulyadi juga Sentil Kualitas Sound System Rapat Paripurna

Saat kesempatan yang sama, KDM juga menyentil kualitas sound system saat rapat paripurna berlangsung.

Peristiwa ini terjadi saat salah seorang siswa  SMAN 1 Karawang membacakan puisi ‘Karawang-Bekasi’ di rapat paripurna. Meski banyak mendapat apresiasi dengan riuh tepuk tangan, tetapi suara dari sound system  kurang terdengar jelas.

“Saya mendengar tadi ada pembaca puisi Karawang-Bekasi. Puisinya bagus tapi sound system-nya jelek,” kata Dedi Mulyadi dalam Bahasa Sunda, dilansir dari Metroplus.id.

Tidak hanya sampai di situ. Dedi Mulyadi langsung bangkit dari kursi duduknya dan menghampiri siswa tersebut. Kemudian memberikan microphone pribadinya kepada siswa tersebut, agar pembacaan puisi terdengar jelas.

Sontak, aksi spontak Dedi Mulyadi ini mendapat riuh tepuk tangan dari para tamu undangan.

Aktivis dan Pengamat Balas Sindir Janji 1.000 Rumah Panggung Dedi Mulyadi

Berita Lainnya  Rangkaian HUT ke-393 Tahun, Pemkab Karawang Gelar Mancing Gratis Serentak di 30 Kecamatan

Mengetahui kritikan aksi spontanitas Dedi Mulyadi tersebut, para aktivis dan pengamat kebijakan Karawang langsung bereaksi.

Pasalnya, kritikan Dedi Mulyadi di kesempatan HUT Karawang ini menuai berbagai respon di WhatsApp Group (WAG) Forum Jurnalis dan Aktivis Karawang.

Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Ujang Suhana SH bahkan menyindir balik janji pembangunan rumah panggung Dedi Mulyadi di Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat.

Yaitu janji rumah panggung sebagai salah satu solusi mengatasi banjir di Karangligar yang sempat dijanjikan Dedi Mulyadi pada 4 Maret 2025 lalu.

Pasalnya dari janji 1.000 unit, hanya terealisasi 10 unit rumah panggung saja. Dan itu pun belum terlihat realisasi aktivitas pembangunannya.

Ujang Suhana menyarankan agar Pemkab Karawang menagih janji 1.000 unit rumah panggung tersebut secara tertulis ke Pemprov Jawa Barat.

“Sampaikan beberapa janji Gubernur Jawa Barat secara tertulis. Kalau memang sudah dijanjikan baik 1.000 unit rumah panggung di Karangligar, janji menata candi dan Tugu Poklamasi Rengasdengklok biar nanti berkolaborasi baik antara Pemda Karawang dengan Pemprov Jabar,” tulis Ujang Suhana SH, di WAG Jurnalis dan Aktivis Karawang, Senin (15/9/2025).

Anggaran Rumah Panggung Karangligar dari CSR Perusahaan, Bukan APBD Jawa Barat

Janji pembangunan seribu unit rumah panggung Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang sempat dikritik Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail.

Berita Lainnya  Pejabat Dishub Sukabumi Lecehkan 3 Siswi Magang dengan Modus Karaoke Bersama

Pasalnya, dari seribu unit rumah panggung yang dijanjikan untuk pencegah banjir tersebut, nyatanya hanya dianggarkan untuk 10 unit rumah panggung saja.

Itu pun anggarannya berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Eiger, bukan dari APBD Provinsi Jawa Barat.

“Terkait seribu rumah panggung di Kabupaten Karawang, waktu itu di Karawang kan ada banjir, Pak Gubernur menjanjikan akan membuat 1.000 rumah panggung. Tapi kenyataannya berkurang, dan terealisasi hanya 10 rumah, itupun dari CSR PT Eiger, bukan dari APBD,” tutur Kang Pipik, dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Senin (11/8/2025).

Atas persoalan ini, Kang Pipik mengingatkan KDM agar tidak tergesa-gesa mempublikasikan janji-janjinya di media sosial, sebelum memastikan realisasinya.

Karena menurutnya, hal ini dapat menimbulkan ekspektasi tinggi dan kekecewaan masyarakat ketika janji tidak terwujud.

“Contohnya di Karawang, sekarang realisasinya hanya 10 rumah, ukurannya pun menyusut dari rencana awal 8×8 meter, menjadi 6×6 meter, bahkan akhirnya hanya 4×6 meter,” kata Anggota DPRD Jabar Dapil Karawang-Purwakarta ini.

“Ke depan, saya harap komunikasi seperti ini harus lebih hati-hati. Kami sebagai anggota DPRD Dapil menerima banyak sekali pertanyaan dari masyarakat,” tegasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Tanggapi Pernyataan Prabowo, Mahfud MD : “Banyak juga Presiden yang Goblok”

Mahfud MD menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pakar atau profesor "saking pintarnya jadi goblok" tidak etis disampaikan oleh seorang kepala negara. Mahfud MD...

Ustaz Das’ad Latif Kritik Keras Buku Islam Ala Prabowo : “Penjilat Luar Biasa itu”

Ustaz Das'ad Latif secara blak-blakan memberikan kritik keras terhadap buku berjudul "Islam Ala Prabowo" yang sempat memicu kontroversi di masyarakat. Dalam salah satu tausiyahnya yang...

KPK Diminta Bongkar Dugaan Gratifikasi Pencaplokan Lahan Hutan Jadi Kawasan Industri di Karawang

KARAWANG - Menjelang aksi demonstrasi yang akan digelar Serikat Tani Karawang (SETAKAR) ke kantor ATR/BPN Karawang, pada Kamis (24/9/2026), Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan,...

KPK Tetapkan Bupati Bolmut sebagai Tersangka Kasus Pemerasan Proyek Pemerintahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan proyek-proyek di Pemkab Bolmut, pada Selasa...

Siswa SD di Lampung Tengah Meninggal Usai Tersedak Kelengkeng Menu MBG

Seorang siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia setelah tersedak buah kelengkeng. Buah tersebut merupakan bagian dari menu program Makan Bergizi...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan