Minggu, November 22, 2026
Google search engine

Pemerintah Pastikan Penanganan Dampak Gempa Poso

JAKARTA – Pemerintah memastikan percepatan penanganan dampak dari gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto saat meninjau langsung lokasi bencana, pada Selasa (19/08/2025).

“Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak perlu menunggu masa tanggap darurat selesai. Pendataan rumah rusak ringan, sedang, hingga berat akan dilakukan secara paralel agar perbaikan segera dimulai,” ujar Suharyanto.

Kepala BNPB menambahkan, pemerintah akan memberikan bantuan stimulan kepada warga yang rumahnya rusak, dengan rincian rumah rusak ringan sebesar 15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta.

Berita Lainnya  Lewat Program LKS Gratis, Bupati Karawang Raih Penghargaan Leading Inclusive Learning Access Initiative CNN Indonesia Award 2026

“Dimohon para pemerintah daerah untuk melakukan pendataan terhadap rumah rusak yang ada akibat gempa. Nantinya BNPB akan memberikan bantuan stimulan rumah rusak sesuai dengan kategori kerusakan rumah,” ujarnya.

Selain melakukan peninjauan lokasi terdampak gempa, Suharyanto juga memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan darurat bencana gempa bumi di Kantor Bupati Poso. Pada kesempatan ini, BNPB juga memberikan bantuan dukungan logistik dan peralatan berupa paket sembako, hygiene kit, selimut, matras, velbed, makanan siap saji, tenda pengungsi, tenda keluarga, paket makanan balita/anak, serta paket kebutuhan pokok bagi kelompok rentan.

Berita Lainnya  Tolak Pemindahan Habitat Badak Jawa, Pigai : "Itu Masuk Kategori HAM Berat"

Suharyanto menyampaikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD setempat serta pihak terkait lainnya untuk mempercepat penanganan darurat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dan pemulihan kondisi masyarakat. (Humas BNPB/UN – Humas Kemensetneg)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Baru Dilantik 4 Bulan, Kapolresta Karawang Dimutasi ke Polda Papua

KARAWANG - Belum genap empat bulan bertugas di Kota Lumbung Padi sejak dilantik pada 27 Juli 2026, Kapolresta Karawang, Kombes Pol. Mario Prahatinto, dikabarkan...

Ahmad Doli Minta Polemik Desakan Pembukaan Ijazah Anggota DPR Tak Perlu Diperpanjang

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta polemik dan desakan pembukaan ijazah seluruh anggota DPR RI tidak diperpanjang. Pernyataan ini...

Kapolda Bengkulu Dimutasi Setelah Sujud Minta Maaf di Hadapan Mahasiswa

BENGKULU - Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid dimutasi dari jabatan Kapolda Bengkulu melalui surat telegram Kapolri yang terbit pada Jumat, 20 November 2026, sehari...

Ketua DPD RI Usul Wapres Ditambah Jadi 3 Orang, Bisa Ngantor di Kalimantan hingga Papua

JAKARTA - Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden, maksimal 3 orang, untuk memperkuat pengawasan pembangunan...

Sulitnya Cari Kerjaan, Suami di Garut Jajakan Istrinya ke Lelaki Hidung Belang Lewat MiChat

GARUT - Satuan Reserse Kriminal Polres Garut membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan pasangan suami istri di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Seorang pria berinisial...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan