Setelah Evaluasi, Hanya Diberlakukan Bagi Sekolah SMA
BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi resmi mengembalikan jam masuk sekolah tingkat SD dan SMP dari pukul 06.30 WIB menjadi pukul 07.00 WIB.
Perubahan ini dilakukan menyusul dampak negatif dari kebijakan sebelumnya yang menimbulkan kemacetan di sejumlah titik, terutama di sekitar kawasan sekolah.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi selama satu pekan terhadap penerapan jam masuk pukul 06.30 WIB.
“Ini berdasarkan evaluasi, baik dari sisi psikologis dan transportasi,” ujar Tri saat ditemui di Kantor Pemkot Bekasi, Senin (21/7/2025).
Menurut Tri, kemacetan terjadi karena para pelajar dan pekerja berangkat di waktu yang hampir bersamaan. Hal itu menyebabkan penumpukan kendaraan di beberapa ruas jalan.
Kebijakan Sekolah Lebih Pagi di Jabar Butuh Kajian pada Banyak Aspek
“Ternyata dengan bertumpuknya pada jam yang sama, ini membuat terjadi berbagai antrean dan kemudian kemacetan di beberapa ruas jalan terutama di lokasi-lokasi kawasan tempat sekolah,” ungkapnya.
Tri menambahkan, keputusan untuk mengembalikan jam masuk sekolah juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan pengusaha, orangtua siswa, hingga aparatur pemerintah.
“Yang pertama tentu mendengarkan masyarakat, stakeholder pengusaha, kemudian aparat pemerintah, sejak awal kita minta untuk mereka melakukan evaluasi dari hari ke hari,” ucap dia.
Dari hasil uji coba selama sepekan, Tri menyimpulkan, Kota Bekasi belum cocok menerapkan jam masuk sekolah pada pukul 06.30 WIB untuk semua jenjang.
Namun demikian, kebijakan masuk pukul 06.30 WIB tetap berlaku untuk pelajar tingkat SMA.
“Berdasarkan hasil uji coba selama seminggu itu ternyata tidak pas, oleh karena itu perlu adanya modifikasi, makanya bagi yang SMA 06.30 WIB, SD dan SMP jam 07.00 WIB,” terang Tri.
Tri juga mengaku telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait perubahan jam masuk sekolah ini.
Sebelumnya, Kota Bekasi menerapkan jam masuk pukul 06.30 WIB mengikuti kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aturan ini sudah berjalan selama satu pekan.
Sumber : Kompas
