BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menolak wacana pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi lima provinsi baru. Menurutnya, pemekaran bukan prioritas dan masih terkendala monatorium pemekaran daerah.
“Itu wacana yang tidak mungkin direalisasikan. Kenapa? Pertama, ada moratorium yang tidak mungkin dibangun provinsi baru,” kata Dedi dalam kunjungan kerja di Kodam III Siliwangi, Bandung baru-baru ini, dilansir dari Metrotvnews.
Dedi Mulyadi menyatakan pembentukan provinsi baru bukanlah langkah yang mendesak. Anggaran lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
“Yang urgen hari ini anggaran kita ini dimanfaatin pembangunan jalan, sekolah, irigasi, puskesmas, rumah sakit, sarana prasaran layanan publik. Itu yang lebih urgen bukan provinsi baru,” ujarnya.
Dedi Mulyadi juga menyebut warga lebih membutuhkan rumah sakit daripada pemekaran administratif.
“Rakyat Jawa Baratnya hari ini butuh jalan baru, butuh sekolah baru, butuh rumah sakit baru, butuh puskesmas baru, butuh layanan pemerintah yang baru dan terbarukan,” ucapnya.
Sebelumnya beredar wacana pemecahan Jawa Barat menjadi lima provinsi baru. Di antaranya Provinsi Sunda Pakuan, Sunda Taruma, Sunda Caruban, Sunda Priangan, dan Sunda Galuh. Namun, rencana ini dinilai tidak prioritas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Awal mula isu Jawa Barat akan dimekarkan menjadi 5 provinsi muncul dari pernyataan Ketua Komisi I DPRD Jabar, H. Rahmat Hidayat Djati (RHD) dan Koordinator I DPRD Jabar, Ono Surono.
Belum diketahui pasti kapan video tersebut dibuat. Tetapi melihat postingan di akun instagram @sahabat_RHD, video pernyataan RHD dan Ono Surono tersebut dibuat di ruang rapat sidang paripurna DPRD Karawang.
Saat pernyataan politisi PKB dan PDI-P tersebut menjadi perbincangan publik, Kepala Bapeda Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah membantah adanya rencana pemekaran Jawa Barat menjadi 5 provinsi.***
