Tidak semua walikota/bupati langsung manut atau gerak cepat (Gercep) atas kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM). Terlebih dengan beberapa kebijakan KDM yang kontroversial, karena menuai pro kontra di kalangan pejabat publik lain.
Namun berdasarkan catatan Redaksi Opiniplus.com, setidaknya di Dapil Jabar 7 (Karawang, Bekasi dan Purwakarta), ketiga bupati ini terbilang Gercep mengikuti kebijakan KDM. Berikut profil singkat ketiga bupati tersebut :
1. Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE
Pengusaha yang bermetamorfosa menjadi seorang politisi ini memiliki usia relatif cukup muda untuk sebuah jenjang karir seorang politikus. Lahir 7 Oktober 1978, Bupati Jiep (sapaan akrab) menjabat sebagai Bupati Karawang terhitung sejak 4 Desember 2023.
Saat itu Jiep menggantikan Bupati Cellica Nurrachadiana yang mengundurkan diri dari jabatan Bupati Karawang karena menjadi Caleg DPR RI 2024.
Dan di Pilkada 2024, Jiep kembali terpilih menjadi Bupati Karawang bersama wakilnya H. Maslani dari Partai NasDem.
Mengenyam pendidikan terakhir sebagai Sarjana Ekonomi, kini Jiep kembali menunjukkan komitmennya untuk terus mengembangkan diri di bidang akademik.
Bupati Jiep telah mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika ).
Memiliki harta kekayaan yang tercatat dalam LHKPN hampir Rp 400 miliar, Bupati Jiep disebut-sebut sebagai bupati terkaya di Jawa Barat, atau bahkan bisa jadi bupati terkaya di Indonesia.
Bagaimana tidak gercep dengan kebijakan KDM. Pasalnya mantan politikus PKS tersebut kini sudah berganti partai yang sama dengan partainya KDM, yaitu Partai Gerindra.
2. Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, S.Ag
Lahir di Kabupaten Subang pada 14 Agustus 1972, Om Zein (sapaan akrab) memulai karier sebagai dosen ilmu politik, yang kemudian membawanya terjun ke dunia politik praktis.
Ia memulai kiprah politiknya sebagai anggota DPRD Purwakarta, dimana ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi Pendidikan.
Om Zein berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya melalui berbagai kebijakan inovatif.
Bak gayung bersambut, berkat kinerja dan prestasinya itu, sejumlah Partai Politik mulai melirik dan mencalonkan pria kelahiran Subang itu untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024.
Om Zein bersama Abang Ijo Hapidin maju dalam Pilkada 2024 dan akhirnya terpilih menjadi Bupati-Wakil Bupati Purwakarta periode 2025 hingga 2030.
Di Jawa Barat, Om Zein dikenal memiliki kedekatan khusus dengan KDM. Pasalnya, antara Om Zein dengan KDM merupakan sahabat satu perjuangan semenjak menjadi aktivis mahasiswa di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Bahkan kepada publik, Om Zein mengidentitaskan dirinya sebagai ‘Bupati Aing’, meneruskan identitas KDM sewaktu masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta.
Memiliki satu pemikiran dengan KDM, dalam beberapa kesempatan diundang televisi nasional untuk membahas kebijakan-kebijakan kontroversial KDM, Om Zein terlihat selalu menyampaikan pernyataan pembelaan terhadap KDM.
Om Zein meyakini bahwa kebijakan-kebijakan KDM untuk menuju Jabar Istimewa, meskipun mengundang banyak pro-kontra. Sehingga Om Zein lah yang tercatat sebagai Bupati pertama di Jawa Barat yang menerapkan sistem pendidikan militer- mengirimkan siswa bermasalah untuk dididik di Barak Militer.
Bagaimana tidak gercep dengan kebijakan KDM. Pasalnya, Om Zein juga tercatat sebagai politikus Partai Gerindra.
3. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, SH
Yang menarik adalah profil Bupati Bekasi Ade Kunang. Meskipun berbeda partai dengan KDM, politikus PDI Perjuangan ini terlihat gercep dengan kebijakan dan arahan KDM, khususnya dalam mengatasi persoalan banjir di Bekasi.
Dalam sejarah kepemimpinan di Kabupaten Bekasi, Ade Kunang merupakan Bupati Bekasi termuda yang terpilih melalui Pilkada 2024.
Sebelumnya, Ade Kuswara menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 dan kembali dipercaya untuk periode 2024-2029.
Ade Kunang lahir di Bekasi pada 15 Agustus 1993. Ia merupakan putra kandung H. M Kunang atau yang akrab disapa Abah Kunang.
Abah Kunang bukanlah sosok biasa, melainkan seorang tokoh berpengaruh yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, serta pendiri organisasi masyarakat Ikatan Putra Daerah (IKAPUD) dan Garda Pasundan.
Ade Kunang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi dengan meraih gelar Sarjana Hukum dari President University.
Dinilai gercep dengan kebijakan dan arahan KDM khususnya dalam mengatasi persoalan banjir, KDM sendiri memberikan julukan kepada Ade Kunang sebagai ‘Bupati Si Raja Bongkar’.
Ade Kunang dianggap berhasil membongkar semua bangunan liar di sepanjang Kawasan SDA Bendung 0 Km Kali Srengseng Hilir dan Kali CBL Kabupaten Bekasi untuk dibangun bendungan.
Yaitu dimana bendungan tersebut akan berfungsi untuk mengatur aliran air sebagai pencegah banjir dan mengalirkan air ke 4.000 hektar laham pertanian di 8 kecamatan. (Dari berbagai sumber)***
