Kamis, Juli 24, 2025
spot_img

Jutaan Gen Z Jadi Tantangan Ketenagakerjaan 2025

JAKARTA | OPINIPLUS.COM | – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 7,2 juta pengangguran di Indonesia hingga Februari 2024.

Dari jumlah tersebut, pengangguran dari lulusan SMK masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yakni 8,62 persen.

Sementara lulusan SMA yang menjadi pengangguran sebesar 6,73 persen dan jenjang diploma IV, S1, S2, dan S3 sebanyak 5,63 persen.

Sejumlah tantangan di bidang ketenagakerjaan pada 2025 diantaranya adalah potensi jutaan generasi Z (Gen-Z) yang memasuki usia kerja.

Berita Lainnya  KDM Ajak Masyarakat Sinergi Jadikan Purwakarta Daerah Termaju di Jabar

Di sisi lain, saat ini terdata jumlah angka pengangguran sekitar 7,5 juta orang. Selain itu, ada pula persoalan tenaga kerja informal yang saat ini jumlahnya sekitar 53 persen dari seluruh pekerja secara nasional.

“Kita punya 53 persen tenaga kerja di sektor informal, dengan pendidikan paling tinggi tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan ini adalah masalah kita,” tutur Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli, melalui siaran pers Kemenaker, Jumat (27/12/2024).

Berita Lainnya  Ada yang Tidak Senang Indonesia Swasembada Pangan

Merespons berbagai persoalan tenaga kerja itu, pemerintah sedang mencoba melakukan mitigasi, antisipasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Salah satunya, menggandeng balai pelatihan vokasi yang ada di daerah-daerah agar para pencari kerja dapat meningkatkan kompetensi (upskilling) ataupun pembaharuan kompetensi (reskilling).

Menaker menyampaikan, pemerintah ingin agar profil tenaga kerja Indonesia ke depannya lebih terukur baik secara formal maupun informal.

“Kitalah yang harus menentukan profil tenaga kerja ke depan seperti apa, apakah 60 persen masih informal worker, atau kita-lah yang menyiapkan pekerja skill worker (tenaga kerja berkompetensi), ” kata Yassierli.

Berita Lainnya  Indonesia - Arab Saudi Bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi

“Kalau tidak, akhirnya pengangguran datang lagi,” timpalnya.

Yassierli mengingatkan, persoalan pengangguran bukan hanya tanggung jawab Kemenaker, tetapi semua pihak.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Arti Simbol ‘Angka 80’ di Logo Peringatan HUT Kemerdekaan RI

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Istana Negara,...

Reses di Anggadita, Dea Eka Dorong Pengembangan UMKM Lewat Koperasi Desa Merah Putih

KARAWANG - Reses III Tahun Sidang 2025 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dea Eka Rizaldi SH berlangsung di Aula Kantor Desa Anggadita Kecamatan Klari. Di...

Sekda Jabar Tegaskan Tidak Ada Pengusiran Siswa Difabel di Cimahi

BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Pajajaran Bandung tetap berjalan...

115 PKL di Sepanjang Flayover Cileungsi Ditertibkan

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penataan kawasan Flyover Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan menertibkan bangunan tanpa...

Kebijakan KDM Soal Jam Masuk Sekolah juga Mulai Dikeluhkan Buruh

KARAWANG - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi mengenai jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB ternyata tidak hanya dikeluhkan para orangtua siswa yang...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI