Rabu, Juli 23, 2025
spot_img

ISESS Minta Pemerintah Tertibkan Seragam Ormas yang Menyerupai Militer

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengapresiasi langkah operasi serentak Polri untuk memberantas premanisme, termasuk yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas), sejak awal bulan ini.

Dia juga mendorong pemberantasan premanisme tidak dilakukan secara instan dan parsial oleh kepolisian saja.

Contohnya, dia mendesak langkah pemerintah dan aparat penegak hukum soal keterlibatan ormas dalam kegiatan pengamanan hingga seragam yang bermotif menyerupai militer.

Bambang berharap pemerintah dalam waktu dekat seharusnya bisa membuat aturan atau larangan agar ormas untuk tidak membuat seragam atau pakaian dengan motif ala militer atau loreng.

Berita Lainnya  Pelajar Berlarian Sambil Hujan-hujanan Masuk Sekolah, Orangtua Kelimpungan Turuti Aturan Dedi Mulyadi

Lewat cara itu, ia mengatakan diharapkan bisa menghapus efek psikologis masyarakat yang selama ini sudah takut jika harus berhadapan dengan ormas.

“Membuat larangan agar ormas tidak menggunakan baju seragam dengan motif camo [camouflage] ala militer, tetapi seragam yang bernuansa budaya sipil, batik atau yang lain,” jelasnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (15/5).

Bambang juga mendesak agar ormas tidak lagi boleh berkegiatan di bidang keamanan. Hal tersebut menurutnya berpotensi disalahgunakan dan menjadi pembenaran oleh ormas nakal.

Berita Lainnya  Ombudsman Ingatkan Kebijakan KDM Agar Tak Tabrak Aturan SPMB

“Larangan bagi ormas memiliki satgas yang berkegiatan di bidang keamanan. Keamanan hanya bisa dilakukan oleh security profesional yang bersertifikat dan bisa dipertanggungjawabkan melalui pajak dan lainnya,” kata Bambang.

Menurutnya diperlukan pendekatan secara komprehensif dari pelbagai sektor mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik untuk mengatasi premanisme. Sebab, kata dia, tidak jarang pelaku premanisme berkedok ormas itu memang sengaja ‘dipelihara’ untuk kepentingan politik.

Ujung-ujungnya adalah kembali ke niat atau political will pemangku kepentingan, terutama pemerintah.

Berita Lainnya  Disentil Mendagri, Dikritik Ono Surono

“Harus ada political will dari pemerintah untuk membuat peraturan yang kuat agar premanisme yang sudah terorganisir dalam bentuk ormas bisa dikendalikan, bahkan dibubarkan bila sudah meresahkan masyarakat,” tegasnya.***

 

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Peringati HAN 2025, Pemkot Bandung Bagikan 52 Ribu Kartu Identitas Anak

BANDUNG -  Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025, Pemerintah Kota Bandung menggelar serangkaian kegiatan kolaboratif yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Puncak peringatan...

Polres Karawang Lakukan Ground Breaking Pembangunan SPPG

KARAWANG - Demi menyukseskan program strategis nasional, Polres Karawang melaksanakan ground breaking pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di Dusun Ranggon, Desa Sarijaya, Kecamatan...

400 Ribu Orang ‘Ngosrek Bareng’, Purwakarta Pecahkan Rekor MURI

PURWAKARTA – Kabupaten Purwakarta sukses mencatatkan sejarah dengan meraih Rekor MURI untuk kerja bakti bersih jalan dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu lebih dari 400 ribu...

Muhammadiyah dan NU Keluhkan Kebijakan Dedi Mulyadi

BANDUNG - Dua organisasi masyarakat (ormas) Islam besar mengeluhkan kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. Sosok yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini membuat...

Wali Kota Bandung Kembali Tolak Kebijakan KDM, Kali ini Soal Study Tour

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, lagi-lagi tidak mau menjalankan kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Farhan memilih membebaskan sekolah di Bandung untuk...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI