Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Kepolisian Resort Metro Bekasi menegaskan komitmennya menjaga iklim investasi dan memberantas premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (Ormas).
Hal ini ditegaskan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang saat membuka Focus Group Discussion Forkopimda bersama Ormas se-Kabupaten Bekasi di Aula KH Noer Alie, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, pada Selasa, (27/05/2025).
“Organisasi kemasyarakatan adalah bagian dari masyarakat Bekasi yang harus kita ajak bicara dan rangkul. Tapi bila ada yang menyimpang, menyalahi aturan, kita akan tindak tegas,” ujar Bupati Ade.
Dia menekankan, pentingnya sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, legislatif, dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah sebagai prasyarat utama investasi.
Ade juga menegaskan, Kabupaten Bekasi tidak bisa hanya dibangun oleh Bupati dan Wakil Bupati semata. Karena itu perlu kolaborasi dari berbagai stakeholder hingga Ormas sendiri untuk melaksanakan komitmen ini.
“Perlu forum komunikasi lintas Ormas dan masyarakat agar penataan pasar, ketertiban umum, hingga keamanan benar-benar menyentuh akar persoalan,” tambahnya.
Pernyataan ini menjadi respons serius dari Pemkab Bekasi dalam mendukung MoU antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kapolda Jawa Barat terkait pemberantasan premanisme yang menghambat iklim investasi di Jawa Barat.
Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol. Mustofa, menyampaikan bahwa Operasi Berantas Jaya yang berlangsung hingga 24 Mei 2025 telah memproses ratusan oknum, dengan sebagian besar dilakukan pembinaan dan sebagian lainnya ditindak secara hukum.
“Ada sekitar 180 orang yang kami bina, dan sekitar 20-an yang kami proses hukum karena terindikasi pemerasan, intimidasi, serta aktivitas yang meresahkan masyarakat dan mengganggu kenyamanan dunia usaha,” jelas Kapolres.
Mustofa menyebutkan, beberapa oknum terafiliasi Ormas diduga kerap melakukan pungutan liar terhadap pelaku usaha dengan nilai yang bervariasi, bahkan hingga jutaan rupiah.
Kapolres mengimbau masyarakat, baik individu maupun pelaku usaha, agar tidak ragu melapor bila merasa diintimidasi atau diperas oleh pihak manapun. Dia menyatakan akan menjaga kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor.
“Saya jamin keamanan dan kerahasiaan pelapor. Jangan takut, kita tindak tegas,” tegasnya.
Dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi ini, turut hadir unsur Forkopimda, perwakilan Ormas, tokoh masyarakat, LSM, serta aparat legislatif dan TNI.
FGD ditutup dengan deklarasi bersama dari Ormas untuk menjaga ketertiban umum dan mendukung percepatan pembangunan daerah serta iklim investasi yang sehat dan kondusif.
Sumber : bekasikab.go.id
