Bekasi Manfaatkan Lahan Tak Produktif untuk Dukung Ketahanaan Pangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, program ketahanan pangan merupakan salah satu program yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati saat mengikuti acara Panen Raya Jagung Serentak Nasional secara daring yang dipusatkan di Kalimantan Barat bersama Presiden Prabowo Subianto di Pekarangan Pangan Polres Metro Bekasi, Cikarang Utara, pada Kamis (5/6/2025).

Berita Lainnya  Tahun ini Swasembada Beras Tanpa Impor

Dia mengemukakan, saat ini di Kabupaten Bekasi, secara keseluruhan ada 56.000 hektare lahan pertanian, tetapi 35.000 hektare di antaranya belum produktif.

Oleh karena itu, Pemkab Bekasi akan memanfaatkan lahan tak produktif ini untuk ditanami jagung dan tanaman pangan lainnya.

Selain itu, untuk meningkatkan produksi padi, Pemkab Bekasi akan menyiapkan sarana prasarana berupa sumur satelit bagi sawah-sawah yang sering mengalami kekeringan. Hal ini dilakukan dalam mendukung pertanian masyarakat dan menekan potensi gagal panen.

Berita Lainnya  Tahun ini Swasembada Beras Tanpa Impor

“Ini dilakukan agar nanti tidak berefek kekurangan air di musim kemarau, yang bisa menyebabkan gagal panen, jadi kami akan buat sumur-sumur satelit di wilayah yang rentan kekeringan,” jelasnya.

Mengenai akses jalan ke pertanian, sambungnya, Bupati Ade Kuswara Kunang juga telah mencanangkan agar jalan-jalan ke lahan pertanian ini bisa dicor untuk memudahkan akses jalan para petani.

Asep menuturkan, saat ini Pemkab Bekasi bersama DPRD tengah membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang nantinya akan memperkuat program Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, saat ini, rencana-rencana pembangunan perumahan untuk sementara akan dihentikan.

Berita Lainnya  Tahun ini Swasembada Beras Tanpa Impor

“Terkait masalah perizinan perumahan, seperti arahan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi sudah menginstruksikan ke Pak Bupati Bekasi agar perizinan perumahan sementara tidak diperbolehkan. Karena memang kita sangat memperhatikan ketahanan pangan,” pungkasnya.***

Bagikan Artikel>>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *