Selasa, November 10, 2026
Google search engine

Sejumlah TPA di Jabar Dijatuhi Sanksi Administratif

BANDUNG – Permasalahan sampah di Jawa Barat kembali jadi sorotan. Sebanyak 21 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di kabupaten dan kota dijatuhi sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH Jabar).

Sanksi diberikan karena sejumlah TPA dinilai belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan, seperti ketiadaan dokumen lingkungan yang lengkap dan masih menerapkan open dumping, sistem pembuangan sampah terbuka yang seharusnya sudah ditinggalkan.

“Total sanksi administratif ada 21 TPA, tidak ada denda hanya perbaikan. Terutama sebagian besar harus melengkapi dokumen-dokumen lingkungan,” ujar Kabid Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan DLH Jabar Resmiani, Selasa (29/7/2025).

Perbaikan Dokumen dan Stop Open Dumping

Berita Lainnya  GCI Soroti Dugaan Pengaturan Proyek Pokir di Dinas Pertanian Karawang

Resmiani menyebut, sebagian TPA sebelumnya sudah disanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Namun, setelah peninjauan ulang, DLH Jabar menambah sanksi dengan fokus pada pemenuhan dokumen dan pembenahan sistem pengelolaan sampah.

“Sebagian besar tidak boleh lagi open dumping, dokumen lingkungannya harus diperbaiki, pengelolaan air lindi juga harus dilengkapi,” tegasnya.

Salah satu yang disorot adalah TPA Sarimukti di Bandung Barat, yang menjadi pusat pembuangan sampah dari wilayah Bandung Raya. Meski sudah terkena sanksi lebih dulu, perbaikannya dinilai mulai menunjukkan hasil yang positif.

Kondisi TPA yang dibiarkan beroperasi tanpa dokumen lengkap dan infrastruktur layak disebut Resmiani sebagai bom waktu yang dapat memicu masalah besar di kemudian hari.

Berita Lainnya  Tak Ada Lagi Dualisme KADIN Karawang, Rafiudin Firdaus Kepemimpinan yang Sah

“TPA ini kan sudah dioperasikan lama. Tata kelola persampahan dari dulu baru sekarang dibenahi, sementara banyak kabupaten kota kesulitan anggaran,” katanya.

Resmiani juga mengingatkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak termasuk masyarakat.

“Yang diharapkan itu masyarakat lebih aktif memilah dan mengolah sampah rumah tangga, terutama sampah organik. Kalau menumpuk di TPA bisa memicu gas berbahaya dan kebakaran,” tandasnya.

Daftar 21 TPA yang Disanksi

TPA Ciangir (Kota Tasikmalaya)

TPA Pasir Bajing (Kabupaten Garut)

TPA Burangkeng (Kabupaten Bekasi)

Berita Lainnya  LBH Cakra Indonesia Tuding Ratusan Proyek RKB 'Acak-acakan', Kadisdikbud Janji Evaluasi Tambah Konsultan

TPA Galuga (Kabupaten Bogor)

TPA Jalupang (Kabupaten Karawang)

TPA Cikolotok (Kabupaten Purwakarta)

TPA Jalumpang (Kabupaten Subang)

TPA Cibereum (Kabupaten Sumedang)

TPA Nangkaleah (Kabupaten Tasikmalaya)

TPA Sumur Batu (Kota Bekasi)

TPA Kopi Luhur (Kota Cirebon)

TPA Cipayung (Kota Depok)

TPA Cikundul (Kota Sukabumi)

TPA Cimenteng (Kabupaten Sukabumi)

TPA Mekarsari (Kabupaten Cianjur)

TPA Purbahayu (Kabupaten Pangandaran)

TPA Kubangdeleg (Kabupaten Cirebon)

TPA Heleut (Kabupaten Majalengka)

TPA Sarimukti (Kabupaten Bandung Barat)

TPA Ciniru (Kabupaten Kuningan)

TPA Cibeureum (Kota Banjar)

***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Tertibkan Musik Bising, Anggota Polsek Depok Barat Malah Diancam Parang

SLEMAN - Insiden menegangkan terjadi di kawasan Jalan Babarsari, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, ketika dua orang pria nekat mengejar dan mengancam anggota...

ICW Ungkap Rp14,6 Miliar untuk Anggaran Jasa Influencer Raffi Ahmad

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis laporan yang mengungkapkan dugaan alokasi dana sebesar Rp14,69 miliar dari dua kementerian untuk mengontrak PT Rans Animasi...

10 Mantan Kapolri Temui Prabowo Ditengah Kasus Penyadapan

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan dari 10 mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu...

Bahlil Bantah Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal HP Presiden

MALUKU - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan tegas membantah tudingan yang menyebutkan dirinya terlibat...

Aksi Women’s March Jakarta Sampaikan 9 Tuntutan, Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi

JAKARTA - Aksi unjuk rasa Women's March Jakarta (WMJ) 2026 yang digelar hari ini, Sabtu, 7 November 2026, sempat diwarnai ketegangan berupa aksi saling...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan