Kamis, Juli 24, 2025
spot_img

Jika Tak Ada Gugatan, Ini Agenda KPU Selanjutnya

KARAWANG | OPINIPLUS.COM | – Sepertinya tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari Paslon 01 Acep – Gina atas kemenangan Paslon 02 Aep – Maslani di Pilkada Karawang 2024.

Awak media yang sebelumnya mendapat kabar bakal ada gugatan ke MK, tetapi sampai hari ini belum ada kabar ternyar.

Beberapa pentolan tokoh politik Tim Pemengangan Paslon 01 Acep – Gina juga belum menjawab konfirmasi awak media.

Tetapi diantara mereka, terpantau di media sosial sudah memberikan ucapan selamat atas kemenangan Aep – Maslani, pasca Rapat Pleno Rekaptulasi Suara digelar KPU Karawang.

Berita Lainnya  Eks Wabup Sebut Belum Ada Terobosan Program Bupati Ade Kuswara Kunang

Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana mengatakan, setelah selesai rapat pleno rekaptulasi di tingkat kabupaten pada Rabu (4/11/2024) kemarin, selanjutnya KPU Karawang akan mengikuti rekap di tingkat Provinsi Jawa Barat pada 7-9 Desember 2024.

“Jadwal gugatan ke MK itu hitungannya 3 hari terhitung sejak tanggal penetapan calon terpilih. Untuk Karawang, jika ada gugatan ke MK maka paling lambat besok tanggal 6 Desember 2024,” tutur Mari Fitriana.

Sementara untuk jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, KPU Karawang masih menunggu putusan MK terkait adanya gugatan pilkada atau tidak.

Berita Lainnya  Jadi Menantu Dedi Mulyadi, Wabup Garut Tak Mau Ada Karangan Bunga di Pernikahannya

Adapun terkait masalah honor PPS di Kecamatan Tirtajaya yang 3 bulan belum cair, Mari merekomendasikan PPS dan awak media untuk mengkonfirmasi persoalannya ke PPK setempat.

“Tolong PPS-nya koordinasi dengan PPK,” tutup Mari.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Sekda Jabar Tegaskan Tidak Ada Pengusiran Siswa Difabel di Cimahi

BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Pajajaran Bandung tetap berjalan...

115 PKL di Sepanjang Flayover Cileungsi Ditertibkan

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penataan kawasan Flyover Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan menertibkan bangunan tanpa...

Kebijakan KDM Soal Jam Masuk Sekolah juga Mulai Dikeluhkan Buruh

KARAWANG - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi mengenai jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB ternyata tidak hanya dikeluhkan para orangtua siswa yang...

Kuasa Hukum Mahasiswi NA Minta Asistensi Komisi III DPR RI

JAKARTA - Setelah menyurati Komnas Perempuan, Gary Gagarin & Patners - Kuasa hukum NA (19) mahasiswi terduga korban kasus pelecehan seksual di Kabupaten Karawang...

Dampak Kebijakan KDM, Sekolah Swasta di Depok Hanya Terima 4 Siswa Baru

DEPOK - Diduga akibat dampak kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi yang memberlakukan kebijakan penambahan rombel 50 siswa per kelas untuk sekolah negeri,...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI