Jumat, November 20, 2026
Google search engine

Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Bisa Dihukum Mati

JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 19 November 2026, dengan tetap mempertahankan ancaman sanksi berat termasuk pidana mati bagi koruptor sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

UU Perampasan Aset ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani setelah laporan akhir Komisi III DPR. Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman.

Berita Lainnya  Roy Suryo Tertawa Saat Jokowi Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Menurut Habiburokhman, beleid ini tetap mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor sejalan dengan asas keadilan dan pemulihan.

Pidana mati tidak berlaku otomatis untuk semua kasus korupsi, melainkan mengikuti ketentuan dalam aturan tindak pidana korupsi dan hukum pidana yang berlaku.

UU ini juga mengatur mekanisme perampasan aset (non-conviction based) melalui prosedur hukum dengan pembagian kewenangan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta memperluas cakupan ke tindak pidana finansial atau berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas (seperti investasi atau perdagangan saham bodong).***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Didorong Jadi Wapres Pengganti Gibran, Sufmi Dasco Dituding Terlibat Judi Online

JAKARTA - Ditengah wacana banyaknya dorongan menjadi Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco...

Raja Juli Bela Hashim, Ide Pemindahan Badak Jawa Sudah Ada Sejak Dulu

JAKARTA - Polemik wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo yang mengundang banyak kontroversi, direspon Menteri Kehutanan Raja...

Dedi Mulyadi Setuju Sufmi Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi menyatakan dukungan pribadi agar Sufmi Dasco Ahmad mengisi posisi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut...

Illichit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Habiburokhman : “Itu Bertentangan dengan HAM”

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menjelaskan alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dalam...

Tolak Pemindahan Habitat Badak Jawa, Pigai : “Itu Masuk Kategori HAM Berat”

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan mengaitkan konsep pemindahan...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan