Minggu, November 22, 2026
Google search engine

Temuan DPMPTSP Soal 3 Perusahaan yang Belum Lengkapi Izin, Askun : “Itu Hanya Sekedar Cek Lokasi, Aparat Gabungan Harus Sidak Lagi”

KARAWANG – Menanggapi temuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang, terhadap 3 perusahaan yang beroperasi di eks lahan PT. Beesco Indonesia, mantan General Manager (GM) PT. Beesco Indonesia, Asep Agustian S.H., M.H., angkat bicara.

Menurut Asep Agustian (Askun), apa yang sudah dilakukan DPMPTSP Karawang pada Rabu (7/20/2026), bukanlah merupakan kegiatan inspeksi mendadak (sidak). Melainkan hanya sebatas cek lokasi berdasarkan informasi dari masyarakat.

“Itu bukan sidak, itu hanya cek lokasi. Mereka hanya kunjungan sebentar kok. Mereka gak tahu kan di sana ada sekitar 5 Tenaga Kerja Asing (TKA) lebih kocar-kacir ngumpet di belakang. Makanya meski terbukti belum melengkapi perizinan, itu perusahaan sama sekali tidak ada sanksi,” tutur Askun, Kamis (8/10/2026).

Berita Lainnya  Baru Dilantik 4 Bulan, Kapolresta Karawang Dimutasi ke Polda Papua

Terkait temuan perusahaan J&T Express yang sudah beroperasi, tetapi saat ini perizinan tata ruangnya (PKKPR) sedang dalam proses pengurusan, Askun menegaskan jika seharusnya operasional perusahaan mendapat sanksi ditutup sementara, hingga perizinannya dilengkapi semua.

“Coba kita lihat Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara waktu proyek pembangunan data center, karena izin PBG sama Amdalnya belum selesai. Gubernur saja mencontohkan ketegasan perizinan. Masa pejabat Karawang gak berani,” kata Askun saat melemparkan pernyataan satir.

Terlebih bagi PT. Sirkular Karya Indonesia yang terbukti belum dapat menunjukkan dokumen perizinan kegiatan usaha di lokasi tersebut, maka seharusnya perusahaan tersebut ditutup total.

“Ini gimana sih kerjanya pejabat DPMPTSP Karawang?, sudah mah mereka kecolongan soal perizinan, pas tahu perusahaan belum lengkapi izin malah tidak ditutup. Padahal ini jelas merugikan Pemkab Karawang,” tegas Askun.

Berita Lainnya  390 Personel Polisi Diterjunkan untuk Amankan Pilkades Digital di Karawang

Terkait PT. Patiha Logistik yang mengaku hanya sekadar sewa gudang sementara selama 3 (tiga) bulan untuk transit penampungan barang Kementerian Pendidikan untuk distribusi ke area Jawa Barat, Askun menegaskan jika seharusnya perusahaan tersebut tetap mengurus perizinan.

“Mau operasi tiga bulan atau sebulan, mereka tetap harus mengurus perizinan. Karena keberadaan mereka di Karawang adalah untuk mencari keuntungan usaha. Maka di situ seharusnya ada pajak dari perizinan yang seharusnya diurus,” katanya.

Sementara untuk PT. Toppan Plasindo Lestari yang mengaku tidak berada di lokasi lahan eks PT. Beesc Indonesia, tapi menempati lahan eks PT. Plasindo Lestari dan perizinannya diklaim sudah lengkap, Askun meminta aparat gabungan kembali melakukan sidak ke lokasi untuk memastikannya.

Berita Lainnya  Dituding Gelapkan Aset Desa, Kades Klari Siap Tempuh Jalur Hukum

“Inget loh, saya ini mantan HRD PT. Beesco Indonesia, jadi tahu betul itu lokasinya dimana. Itu luas lahannya sekitar 16 hektar, saya tahu persis titik-titik lokasinya. Jadi saya minta aparat gabungan kembali lakukan sidak dengan lebih teliti. Jangan hanya sekedar cek lokasi atau kunjungan biasa. Tutup itu semua perusahaan yang belum lengkapi perizinan,” tutup Askun.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Baru Dilantik 4 Bulan, Kapolresta Karawang Dimutasi ke Polda Papua

KARAWANG - Belum genap empat bulan bertugas di Kota Lumbung Padi sejak dilantik pada 27 Juli 2026, Kapolresta Karawang, Kombes Pol. Mario Prahatinto, dikabarkan...

Ahmad Doli Minta Polemik Desakan Pembukaan Ijazah Anggota DPR Tak Perlu Diperpanjang

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta polemik dan desakan pembukaan ijazah seluruh anggota DPR RI tidak diperpanjang. Pernyataan ini...

Kapolda Bengkulu Dimutasi Setelah Sujud Minta Maaf di Hadapan Mahasiswa

BENGKULU - Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid dimutasi dari jabatan Kapolda Bengkulu melalui surat telegram Kapolri yang terbit pada Jumat, 20 November 2026, sehari...

Ketua DPD RI Usul Wapres Ditambah Jadi 3 Orang, Bisa Ngantor di Kalimantan hingga Papua

JAKARTA - Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden, maksimal 3 orang, untuk memperkuat pengawasan pembangunan...

Sulitnya Cari Kerjaan, Suami di Garut Jajakan Istrinya ke Lelaki Hidung Belang Lewat MiChat

GARUT - Satuan Reserse Kriminal Polres Garut membongkar praktik prostitusi online yang melibatkan pasangan suami istri di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Seorang pria berinisial...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan