JAKARTA – Polemik wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo yang mengundang banyak kontroversi, direspon Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Raja Juli membela pernyataan Hashim dan meluruskan bahwa wacana translokasi atau pemindahan badak Jawa tersebut bukan berasal dari Hashim Djojohadikusumo, melainkan hasil kajian ilmiah yang sudah berlangsung sejak 1980-an.
Pernyataan ini disampaikan Menhut Raja Juli di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, gagasan pembentukan habitat kedua (second habitat) atau populasi liar kedua (second wild population) badak Jawa sudah dikaji ilmuwan sejak 1980-an dan terus berkembang, termasuk pada 2012 dan 2015 hingga saat ini.
Habitat kedua dikaji untuk mengurangi risiko ancaman di satu lokasi, seperti bencana vulkanologi dan tsunami, wabah penyakit, serta keterbatasan luas habitat yang memicu kelebihan populasi atau perkawinan sedarah (inbreeding).
Disampaikannya, Taman Nasional Ujung Kulon tetap dipertahankan sebagai habitat utama. Jika translokasi dilakukan, hanya sebagian kecil individu yang dipindahkan setelah ada rekomendasi ilmuwan, dengan sejumlah kandidat lokasi kajian seperti Taman Nasional Alas Purwo dan Taman Nasional Baluran.
Secara pribadi, Raja Juli menilai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim tersebut sebagai pengusaha yang memiliki komitmen kuat pada konservasi dan penyelamatan satwa liar, seperti harimau Sumatra dan orang utan.
Sebelumnya diberitakan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencurigai adanya motif ekonomi tersembunyi, termasuk potensi kepentingan pertambangan emas di balik rencana pemerintah memindahkan (merelokasi) sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (Banten) ke Taman Nasional Alas Purwo (Jawa Timur).
Wacana pemindahan ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki.
Pemerintah berdalih bahwa populasi badak Jawa di Ujung Kulon terancam oleh risiko bencana alam, khususnya potensi tsunami akibat letusan atau aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
Pemerintah berencana mendanai pembangunan habitat baru di Alas Purwo melalui skema pendanaan konservasi dari investor atau lembaga donor internasional.***

