Jumat, November 20, 2026
Google search engine

Dedi Mulyadi Setuju Sufmi Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi menyatakan dukungan pribadi agar Sufmi Dasco Ahmad mengisi posisi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi, melalui postingan akun Instagram @dedimulyadi71 pada 19 November 2026.

Dedi Mulyadi menilai Sufmi Dasco Ahmad (Wakil Ketua DPR) layak mengisi jabatan Wakil Presiden untuk sisa masa jabatan tiga tahun ke depan.

Menurut Dedi Mulyadi, Dasco berpengalaman menangani isu ekonomi, sosial, dan politik, menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat, serta mampu menjaga hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif.

Berita Lainnya  Tahanan Perempuan Hamil di Dalam Sel, Kapolsek Dompu Dicopot, Anggotanya Diperiksa Propam Polda NTB

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penentuan pengisian jabatan Wakil Presiden bukan kewenangannya, melainkan berada pada kewenangan Presiden dan MPR.

Ia juga menyebut pernyataannya sebagai pendapat pribadi.

Dedi Mulyadi menyatakan tidak berminat atau tidak mencalonkan diri menjadi Wakil Presiden, dan memilih fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat.***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Didorong Jadi Wapres Pengganti Gibran, Sufmi Dasco Dituding Terlibat Judi Online

JAKARTA - Ditengah wacana banyaknya dorongan menjadi Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco...

Raja Juli Bela Hashim, Ide Pemindahan Badak Jawa Sudah Ada Sejak Dulu

JAKARTA - Polemik wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo yang mengundang banyak kontroversi, direspon Menteri Kehutanan Raja...

Illichit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Habiburokhman : “Itu Bertentangan dengan HAM”

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menjelaskan alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dalam...

Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Bisa Dihukum Mati

JAKARTA - DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada...

Tolak Pemindahan Habitat Badak Jawa, Pigai : “Itu Masuk Kategori HAM Berat”

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan mengaitkan konsep pemindahan...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan