Jumat, November 20, 2026
Google search engine

Pemkab Karawang Raih Predikat Terbaik II Nasional dalam Komitmen Anti Kecurangan Layanan Kesehatan

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemkab Karawang berhasil meraih predikat Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik II se-Indonesia dalam kategori Komitmen Anti Kecurangan pada ajang The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh dalam acara yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (18/11/2026), dan diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar dan jajaran direksi BPJS Kesehatan.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kecurangan di sektor pelayanan kesehatan, khususnya dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berita Lainnya  Menkes Ungkap Kopdes akan Beroperasi sebagai Klinik Pratama, Bisa Pakai BPJS Kesehatan

The 2nd INAHAFF 2026 merupakan forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem JKN untuk memperkuat kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta mendorong inovasi dalam pencegahan dan penanganan kecurangan layanan kesehatan.

Mengusung tema “Advancing Healthcare Integrity through Intersectoral Collaboration, Integrated Anti-Fraud Network, and Public Accountability”, kegiatan ini menghadirkan berbagai agenda, mulai dari Call for Paper, pengembangan kompetensi dan sertifikasi, hingga konferensi yang melibatkan regulator, fasilitas kesehatan, akademisi, organisasi profesi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Berita Lainnya  Rp58,7 Miliar Dana CSR Bantu Pembangunan, Kang Jimmy : "Saya Akui Bupati Aep Visioner"

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan yang diraih tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan.

Menurut Bupati Aep, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemkab untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program dan anggaran kesehatan benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Bupati Aep juga menegaskan, Pemerintah Kabupaten Karawang akan terus memperkuat pengawasan serta membangun kolaborasi dengan seluruh pihak guna mencegah praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan.

Berita Lainnya  Lewat Program LKS Gratis, Bupati Karawang Raih Penghargaan Leading Inclusive Learning Access Initiative CNN Indonesia Award 2026

ia menjelaskan, yang paling utama adalah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, adil, dan berkualitas.

“Integritas harus menjadi prinsip bersama agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terus terjaga,” tambahnya.

Capaian ini sekaligus menjadi penyemangat bagi Pemkab Karawang untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.***

Sumber : Diskominfo Karawang

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Didorong Jadi Wapres Pengganti Gibran, Sufmi Dasco Dituding Terlibat Judi Online

JAKARTA - Ditengah wacana banyaknya dorongan menjadi Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco...

Raja Juli Bela Hashim, Ide Pemindahan Badak Jawa Sudah Ada Sejak Dulu

JAKARTA - Polemik wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo yang mengundang banyak kontroversi, direspon Menteri Kehutanan Raja...

Dedi Mulyadi Setuju Sufmi Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi menyatakan dukungan pribadi agar Sufmi Dasco Ahmad mengisi posisi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut...

Illichit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Habiburokhman : “Itu Bertentangan dengan HAM”

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menjelaskan alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dalam...

Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Bisa Dihukum Mati

JAKARTA - DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan