Sabtu, Maret 28, 2026
spot_img

Soal Sapoe Sarebu, Bupati Karawang : Tidak Perlu Khawatir, karena Tidak Wajib

KARAWANG – Surat edaran mengenai kebijakan donasi Rp1.000 perhari sudah diluncurkan oleh  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).

Kebijakan tersebut menuai kontroversi tersendiri, pasalnya dinilai memberatkan khususnya untuk rakyat kalangan menengah ke bawah.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang membenarkan adanya surat edaran tersebut. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan tersebut tidak bersifat wajib.

Berita Lainnya  Wali Kota Bekasi Jelaskan Kenapa PPPK Paruh Waktu Tak Dapat THR

“Suratnya kemaren baru turun, nanti akan kita tindaklanjuti, tapi arahan dari pak Gubernur tidak memaksakan, ya walaupun 1000 kan ada yang ngomong ke saya, kalau sebulan 30.000 dianggap memberatkan,” ujarnya kepada tvberita usai menghadiri peresmian jembatan Parkland Podomoro pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Aep menjelaskan, program tersebut hanya bersifat ajakan. Kendati demikian, pihaknya berkomitmen akan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya melalui program ASN berbagi. Aep mengajak ASN di lingkungan Pemkab Karawang untuk membantu meringankan beban masyarakat, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berita Lainnya  Wali Kota Bekasi Dukung Kebijakan Pembatasan Akses Medsos bagi Anak

Karena itu Aep juga menekankan program layanan gratis seperti Universal Health Coverage (UHC) hingga BPJS ketenagakerjaan.

“Yang jelas, saya udah ada namanya ASN berbagi terhadap masyarakat, terhadap jompo, ASN saya kan berbagi nih setiap bulan sekali. Pemkab Karawang berupaya semaksimal mungkin, makanya masyarakat saya berikan BPJSnya gratis semua dengan UHC, tiap tahun saya harus keluarkan Rp 310 miliar. Makanya saya bilang, hansip, buruh-buruh tani, buruh nelayan, kamu berikan BPJS ketenagakerjaan,” tegasnya.

Berita Lainnya  Prabowo Lanjutkan Program MBG : Dari Pada Uang Dikorupsi!

Meski dana transfer dari pusat dipangkas, sebagai bupati Aep berkomitmen akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Karawang.

“Walaupun anggaran saya dipotong 800 miliar, saya tidak mau belanja saya terhadap masyarakat saya dipotong. Masyarakat harus betul-betul saya perhatikan,” tegasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di TvBerita.co.id : https://tvberita.co.id/news/regional/bupati-karawang-soal-gerakan-sapoe-sarebu-hanya-imbauan-tidak-memaksakan/2/

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kapolda Jabar Cek Kesiapan Arus Balik di Rest Area Tol Cipali

SUBANG – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Rudi Setiawan melakukan pengecekan langsung kesiapan arus balik Idul Fitri 1447 H/2026 M di sejumlah rest area...

3 Pelaku Curanmor di Kota Bekasi Ditangkap, Beraksi di 4 TKP

KOTA BEKASI - Polisi mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Tiga orang pelaku ditangkap dalam pengungkapan itu. "Pelaku ini ada...

Truk Boks Tabrak Warung di Cipeundeuy Subang, 1 Orang Tewas

SUBANG - Sebuah truk boks pengangkut telur dengan nomor plat BE 8270 RU menabrak warung di pinggir Jalan Raya Lengkong, Kampung Cijoged, Desa Lengkong,...

Viral Guru Ngaji Diamuk Massa karena Selingkuh dengan Istri Orang

KARAWANG - Sebuah video viral beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang warga Kecamatan Tirtajaya sedang berusaha diamankan anggota kepolisian dan anggota TNI, karena...

Sanksi Tegas PT. Pindo Deli 4, LMP Mada Jabar Ancam Geruduk DLHK

KARAWANG - Adanya temuan dugaan pembuangan limbah PT. Pindo Deli 4 ke aliran sungai di Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Laskar Merah Putih...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan