JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyampaikan kementerian bakal berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ihwal program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Dia meminta agar seluruh pemerintah daerah, termasuk Jawa Barat untuk mematuhi aturan MPLS yang ramah anak.
Hal itu disampaikan Atip merespons program MPLS di Jawa Barat yang melibatkan militer dan polisi.
“Kami akan komunikasi. Kami minta patuhi aturan yang ada. Patuhi pedoman yang ada. Pedoman itu kan untuk dipedomani,” ujar Atip saat ditemui di sela-sela kegiatan peninjauan MPLS di sejumlah sekolah negeri dan swasta di wilayah Matraman, Jakarta Timur pada Senin, 14 Juli 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman sebelumnya mengatakan proses masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk sekolah tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Barat akan tetap melibatkan TNI-Polri.
Herman bilang pelibatan TNI-Polri tersebut merupakan upaya Pemprov Jawa Barat dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan untuk siswa. Meski melibatkan TNI-Polri, ia memastikan tidak ada unsur militeristik dalam proses MPLS.
“Biasa aja, enggak ada khusus TNI dilarang. Kan kolaborasi mah bagus, gotong royong bagus, enggak ada dimensi militeristik, nggak ada,” kata Herman kepada Tempo di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Ahad, 13 Juli 2025.
Sumber : Tempo
