Minggu, September 27, 2026
Google search engine

PT. Jui Shin, Pabriknya di Bekasi Tapi Dikeluhkan Warga Karawang

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar rapat koordinasi terkait permasalahan lalu lintas kendaraan berat milik PT Jui Shin Indonesia (PT Jusin) yang kerap melintas di jalan provinsi di wilayah tersebut.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengungkapkan pembahasan difokuskan pada solusi pengaturan akses jalan yang digunakan perusahaan.

Meski investasi PT Jusin berada di Bekasi, aktivitas kendaraan angkut bahan baku justru banyak melintasi jalan provinsi di Karawang sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

“Warga saya mengeluhkan aktivitas mobil yang terlalu banyak, bisa sampai 150 truk per hari. Makanya kami buat aturan jam operasional, hanya boleh lewat jam 7 malam sampai jam 5 subuh,” jelas Aep kepada Karawang Bekasi Ekspres usai rapat kordinasi di Cikarang Pusat, Kamis (25/9/2025).

Aep menegaskan, ke depan PT Jusin harus segera membangun dan menggunakan akses jalan melalui wilayah Bekasi. Hal ini untuk mengurangi beban jalan di Karawang sekaligus mengatasi keresahan masyarakat. “Saya tegaskan minimal tahun 2026 PT Jusin sudah harus punya akses jalan sendiri,” ujarnya.

Berita Lainnya  4 Guru SDN 58 Lengkese Alami Gatal-gatal Mulut Setelah Cicipi MBG Sebelum Dibagikan ke Siswa, Terbukti Mengantuk Boraks

Dalam rapat, kedua kepala daerah juga mendorong agar PT Jusin ikut berkontribusi dalam perbaikan infrastruktur jalan. “Meskipun perusahaan beralasan sudah membayar pajak, tetap harus ada kontribusi nyata. Minimal bantu perbaikan jalan,” kata Aep.

Lebih lanjut, Pemkab Karawang dan Pemkab Bekasi sepakat akan bersurat bersama ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna menindaklanjuti pembangunan maupun perbaikan jalan provinsi yang terdampak.

“Intinya kita sama-sama bersinergi, mencari titik temu agar investasi tetap berjalan, tapi masyarakat juga tidak dirugikan,” imbuh Aep.

Sementara itu, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyoroti persoalan kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan berat milik PT Jui Shin Indonesia yang melintas di wilayah Karawang dan Bekasi.

Menurutnya, meskipun jalur tersebut merupakan kewenangan provinsi, dampak langsung justru dirasakan masyarakat Kabupaten Karawang.

“Walaupun itu jalan provinsi, lalu-lalangnya kan di Karawang. Masyarakat di sana merasa resah karena jalan rusak akibat mobilitas kendaraan bermuatan besar,” ujar Ade Kuswara Kunang.

Berita Lainnya  Kekeringan Lahan Sawah Semakin Meluas, Petani Bersiap Kepung Pemda, DPRD hingga Kantor ATR/BPN Karawang

Ade mengatakan pemerintah daerah perlu mengambil inisiatif bersama. Pihaknya mendorong agar perusahaan turut bertanggung jawab melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Saya sarankan perusahaan yang memperbaiki jalan melalui CSR. Jadi mereka langsung yang membangun,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, Pemkab Bekasi akan membentuk tim khusus yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan dinas terkait.

Kendati demikian, tim tersebut nantinya juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Karawang serta pihak perusahaan.

“Kalau dicek di lapangan akan terlihat jelas denah dan alur jalan yang dilalui kendaraan,” tambahnya.

Selain itu, orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu juga meminta agar pajak perusahaan diekspos secara transparan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Langkah kedua dan seterusnya, pajaknya harus dipublikasikan. Supaya masyarakat tahu kontribusi perusahaan terhadap daerah,” tandasnya.

Berita Lainnya  Yang Janji Relokasi Dedi Mulyadi, Yang Dibikin Pusing Lurah Jujun

Sementara itu, Direktur PT Jui Shin Indonesia, Fredy Tandra, menjelaskan alasan perusahaan membutuhkan dukungan infrastruktur tambahan. ‎

“Pabrik kami berada di Desa Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Karena pada awalnya belum ada akses jalan besar, kami menggunakan jalur di Kabupaten Karawang menuju Tol Karawang Barat. Namun seiring bertambahnya aktivitas industri, jalan yang kami lalui semakin padat. Untuk itu, kami berharap adanya alternatif akses melalui jalan Bojongmangu menuju Tol Sukabunga, yang jaraknya hanya sekitar lima kilometer dari pabrik,” jelasnya.‎‎

Fredy menambahkan, PT Jui Shin siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah Bekasi dan Karawang untuk meninjau lokasi dan mendukung peningkatan struktur jalan agar kendaraan angkutan perusahaan dapat melalui jalur tersebut tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas masyarakat. (iky/mhs)

Artikel ini telah tayang di KBEOnline.id : https://kbeonline.id/2025/09/25/bupati-karawang-dan-bupati-bekasi-duduk-bareng-bahas-pabrik-semen-jui-shin-ini-bahasan-lengkap-rapatnya/2/

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Temukan Ribuan Lahan Sawah di Bekasi Kekeringan, Menteri PU Ancam Copot Pejabat yang Beri Laporan Palsu

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo marah dan mengancam mencopot pejabat Kementerian PU, termasuk meminta Pelaksana Tugas (Plt) untuk Kepala Balai atau Pejabat Pembuat...

MBG Dibawa Pulang ke Rumah, Orang Tua hingga Nenenk Ikut Keracunan

Kasus keracunan masal MBG di wilayah Kecamatan Bawang menyibakan sebuah fenomena dimana ternyata MBG tidak hanya dimakan oleh siswa penerima MBG. Ada cukup banyak...

Polisi Telusuri Insiden Pemotor Dipukuli dan Diacungkan Celurit di Purwakarta

Peristiwa pemukulan pengendara motor (pemotor) yang viral di wilayah Campaka arah Cimaung, Kabupaten Purwakarta, saat ini sedang dalam penelusuran dan penyelidikan intensif oleh Satreskrim...

Aksinya Terekam CCTV, Pria Berbaju Loreng Gasak HP Karyawan SPBU

Aksi dugaan pencurian telepon genggam (HP) oleh seorang pria berpakaian kaos dan celana loreng terekam kamera CCTV di salah satu SPBU di Kabupaten Barru,...

Pasca Temuan Ombudsman, Kemenimipas Nonaktifkan Kalapas dan Empat Pejabat Struktural Lapas Cibinong

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi menonaktifkan Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putanto beserta empat pejabat struktural lainnya pada Sabtu (26/9/2026). Penonaktifan...

Hukum

Pasca Temuan Ombudsman, Kemenimipas Nonaktifkan Kalapas dan Empat Pejabat Struktural Lapas Cibinong

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi menonaktifkan Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putanto beserta empat pejabat struktural lainnya pada Sabtu (26/9/2026). Penonaktifan...

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan