Sebut Pemerintah dan Rakyat Sama-sama Koruptif, Pernyataan KDM Kembali Jadi Kontroversi

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini soal pernyataan kontroversialnya yang menyebut jika pemerintah dan rakyat sama-sama memiliki sifat koruptif.

Pernyataan tersebut disampaikan KDM saat menjadi pembicara di kegiatan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran.

Dalam potongan video yang beredar di media sosial, KDM menekankan bahwa rakyat masa kini berbeda dengan rakyat era 1960-an atau 1970-an.

Menurut Dedi Mulyadi, karakter masyarakat sekarang sama dengan pemimpin, yakni mempunyai potensi serakah.

“Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita. Sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya,” ujarnya.

“Ini rakyat, Pak. Jadi, sifat koruptif, sifat nepotisme bukan hanya milik politisi kayak Dedi Mulyadi. Enggak usah menunggu orang lain, tetapi juga yang lain juga punya karakter itu, punya karakter serakah,” lanjutnya.

Sebagai konteks, dalam kesempatan tersebut Dedi Mulyadi menjelaskan tentang program perhutanan sosial yang menurutnya sering disalahgunakan.

Namun, menurut dia, lahan garapan justru dijual dan dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman.

Potongan video ucapan Dedi Mulyadi yang menyebut pemerintah dan rakyat sama-sama koruptif itu pun viral di media sosial.

Ucapan Dedi Mulyadi pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet.

Tak sedikit warganet yang tidak setuju dan pernyataan tersebut karena pemerintah dan rakyat memiliki kedudukan yang berbeda.

Lantas, apa kata Dedi Mulyadi soal viralnya ucapan tersebut?

Dedi Mulyadi mengatakan bahwa ucapan menyamakan pemerintah dan rakyat memiliki sifat koruptif datang dari pengalamannya.

“Sama, ya sama, saya kan punya pengalaman. Dikasih kios satu, ingin adiknya masuk, pengen saudaranya masuk, ingin menguasai seluruh kios gratis. Kan ada pengalaman,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari Kompas.com, Selasa (26/8/2025).

Menurut Dedi Mulyadi, pengalaman tersebut terjadi saat ia menjadi warga di kampung maupun menjabat di Purwakarta.

Dedi menuturkan, ada warga yang diberi fasilitas tempat usaha secara gratis, tetapi justru disewakan kepada orang lain dengan harga tinggi.

“Pengalaman saya dulu di Pasar Rebo Purwakarta. Video YouTube-nya ada, lapak disewakan Rp11 juta, padahal itu gratis disediakan bagi pedagang,” ungkapnya.

Dedi Mulyadi menilai bahwa perilaku tersebut menunjukkan adanya potensi koruptif yang bukan hanya melekat pada pejabat, tetapi juga pada masyarakat.

“Jadi, ya potensi koruptif itu bukan hanya pada kita ini, para politisi, termasuk diri saya, masyarakat juga sama punya sifat koruptif,” ucapnya.

Menurutnya, karena sifat serakah adalah bagian dari fitrah manusia, negara memiliki fungsi penting untuk mengatur agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Itu fitrah manusia. Setiap manusia itu punya potensi dalam dirinya serakah,” tutur Dedi Mulyadi.

“Makanya, fungsi negara itu mengatur agar kebuasan itu tunduk pada undang-undang. Intinya kan itu,” jelas Dedi.

Ia menekankan, baik pemimpin maupun rakyat sama-sama harus memperbaiki diri dan taat pada aturan.

“Bagi saya, mau pemimpin, mau rakyat, ya dua-duanya harus bener, gitu lho,” kata Dedi.