JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menuturkan pihak penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan masyarakat atau swasta masih dapat memungut biaya dari orang tua siswa walaupun Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sekolah gratis di Indonesia.
“Karena itu, pemahaman ini perlu kita tegaskan agar tidak muncul persepsi, bahkan juga opini yang menggiring bahwa sekolah swasta juga harus gratis,” kata Abdul Mu’ti di Makassar, Jumat (25/7).
Sementara ini, kata Abdul Mu’ti, pemerintah pusat tengah menyusun langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan dari MK tersebut terkait sekolah gratis.
“Jadi kita memang harus melaksanakannya, tetapi saya memahami dan kita semua sudah mengkaji bahwa keputusan MK itu menyebutkan bahwa pemenuhan pendidikan gratis itu harus dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan finansial pemerintah,” ungkapnya.
Meski demikian, dia mengatakan pihaknya telah membahas putusan tersebut lintas kementerian dan telah berkonsultasi dengan DPR RI.
“Kami konsultasikan juga dengan Komisi X DPR bagaimana skenario penyusunan anggaran pendidikan sebagai tindak lanjut dari keputusan MK itu,” jelasnya.
MK sebelumnya mengabulkan gugatan uji materiil atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mahkamah memerintahkan pendidikan dasar di sekolah swasta maupun negeri tidak dipungut biaya alias gratis.
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar)Â DPR meminta pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan yang sesuai untuk menggratiskan sekolah, seperti tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ini adalah hasil kesepakatan Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat yang diisi anggota Banggar dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman. Ada setidaknya 16 poin kesepakatan panja tersebut, salah satunya menyangkut anggaran pendidikan.
“Enam, pascaputusan MK yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta agar disesuaikan besaran alokasi anggarannya,” baca Anggota Banggar Abdul Fikri Faqih dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (22/7).
Ada juga poin-poin lain terkait sektor pendidikan. Misalnya, usul nomor tujuh yang mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta honorer.
Begitu pula poin ke-8 yang meminta pemerintah mempertimbangkan penambahan kuota siswa dan sekolah di daerah terpencil dengan bekal basis data dan informasi yang valid. Lalu, poin ke-9 yang menegaskan permintaan tambahan kuota tunjangan profesi guru honorer di sekolah negeri maupun swasta.
“Mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana amanat Pasal 31 Ayat (4) UUD NKRI 1945,” jelas Abdul soal poin ke-15.
“Rumusan dalam panja ini adalah bagian penguatan dari penyusunan kebijakan program belanja pemerintah pusat,” sambungnya.
Belanja pemerintah pusat di 2026 bahkan ditingkatkan dari 11,41 persen-11,86 persen menjadi 11,41 persen-11,94 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ini akhirnya mengubah postur belanja negara tahun depan yang awalnya hanya 14,19 persen hingga 14,75 persen menjadi 14,19 persen sampai 14,83 persen terhadap PDB.
Beberapa hari sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian mengatakan putusan MK terkait sekolah gratis bagi seluruh SD dan SMP swasta akan berlaku mulai 2026, dan bertahap.
“Jadi Mendikdasmen sudah sepakat untuk melaksanakan putusan MK dengan catatan-catatan. Dan yang kedua Mendikdasmen sepakat juga menganggarkan di tahun 2026,” kata Lalu di Lombok, NTB, Sabtu (12/7).
Lalu menyebut program tersebut akan diberlakukan secara bertahap hanya untuk beberapa sekolah. Nantinya, daftar sekolah dan persebaran wilayah, termasuk indikatornya akan dikaji dan diputuskan Kemendikdasmen.
Sumber : CNN Indonesia
