By OpiniPlus 
Dunia pendidikan harus berterima kasih kepada dua siswi SMAN 7 Cirebon ini. Karena di depan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, dua siswi ini berani membongkrak praktek pungutan atau pemotongan dana PIP yang selama ini sudah lama berjalan.
Diketahui, dana PIP merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Bantuan ini disalurkan oleh Anggota DPR RI yang dikirim ke rekening siswa langsung.
Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SMAN 7 Cirebon terkait persoalan SNBP, Dedi Mulyadi tiba-tiba dihampiri oleh dua siswi.
“Ada apa.. ada apa,” tanya Dedi Mulyadi kepada dua siswi tersebut.
“PIP kita diambil. Sumbangan dari partai untuk siswa,” kata siswi.
“Bukan sumbangan partai. Sumbangan pemerintah melalui anggota DPR RI di setiap Dapil. Masalahnya apa program PIP,” tanya Dedi Mulyadi lagi sambil menjelaskan.
Kepada Dedi Mulyadi, dengan berani siswi ini menjelaskan bahwa sumbangan dana PIP Rp 1,8 juta selama ini dipotong Rp 250 ribu oleh pihak sekolah, dengan dalih untuk partai politik yang menyalurkan bantuannya.
“Bilangnya untuk partai lagi,” kata siswa.
Siswi kembali menjelaskan, saat pengambilan dana PIP di bank, sudah ada pihak TU sekolah di bank yang sudah siap memotong dana PIP.
“Diambilnya oleh pihak sekolah? Kan gak boleh?,” tanya Dedi Mulyadi.
“Disamain semuanya diambil pihak sekolah,” jawab siswi.
“PIN (PIN rekening siswa) dijapri ke pihak sekolah,” timpal siswi.
Siswi ini juga menjelaskan masih ada biaya pungutan SPP Rp 200 ribu perbulan dan biaya membeli LKS Rp 300 ribu ke atas. Belum lagi biaya sumbangan masjid yang dipatok Rp 150 ribu per siswa.
“Jadi sumbangannya banyak banget ya,” kata Dedi Mulyadi.
“Iya…,” jawab siswi.
“Makasih banyak ya Pak,” timpal siswi, yang melalui kesempatan ini Dedi Mulyadi menyuruh siswi tersebut untuk berkomunikasi dengan timnya untuk kemudian ditindaklanjuti.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga telah melarang pihak sekolah melakukan kegiatan study tour, menjual LKS, hingga melakukan kegiatan renang yang biayanya membebani orang tua siswa.
Dedi Mulyadi menegaskan harus ada komitmen bersama dari semua pihak untuk membangun kualitas pendidikan di Jawa Barat.***