Selain akan menerapkan ‘Kurikulum Wajib Militer’ bagi SMA/SMK/MA di Jawa Barat, MoU sinergitas untuk mewujudkan ‘Jawa Barat Istimewa’ yang dilakukan Pemrov dan Unsur Forkopimda juga menekankan program ‘Operasi Jabar Manunggal’.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku telah menyiapkan Operasi Jabar Manunggal. Operasi ini bertujuan untuk menangani berbagai permasalahan yang menghambat pembangunan, seperti praktik premanisme yang menghambat investasi, pemungutan liar dalam rekrutmen tenaga kerja, hingga pungutan uang THR yang kerap terjadi setiap menjelang hari raya.
“MoU ini bukan sekadar seremonial. Kami akan menjalankan Operasi Jabar Manunggal dengan pembiayaan dari Pemda Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota pun akan mengalokasikan anggaran yang diperlukan. Ini demi menciptakan kenyamanan dan keamanan bersama,” kata Gubernur Dedi Mulyadi, Selasa (4/3/2025).
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan bahwa integrasi pembangunan Jabar Istimewa melalui Operasi Jabar Manunggal dimulai sejak penandatanganan komitmen ini.
“Lima bidang utama ini menjadi fokus pembangunan. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda hari ini telah duduk bersama dan menandatangani komitmen untuk bersinergi dalam mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju, aman, dan sejahtera,” tuturnya.
Dengan adanya komitmen ini, Pemda Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota serta Forkopimda siap untuk bersinergi dalam mewujudkan Jawa Barat Gemah Ripah Repeh Rapih, yakni provinsi yang nyaman, damai, dan sejahtera bagi seluruh warganya.
Diketahui bahwa MoU yang ditandatangani antara Pemprov dengan Forkopimda dalam mewujudkan Jabar Iatimewa ini memuat lima bidang utama yang menjadi prioritas pembangunan.
Yaitu pemberantasan premanisme, pembangunan pendidikan istimewa, pembangunan kesehatan istimewa, pembangunan infrastruktur istimewa, serta pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan secara merata.***
