Penjabaran visi misi pencalonannya di Pilgub Jabar 2024 yang akan mengutamakan pembangunan berbasis semesta, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi berencana membangun ‘Kampung Buhun’ di setiap kaki-kaki gunung yang ada di wilayah Jawa Barat.
“Prinsip dasar saya, gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan,” tutur Dedi Mulyadi, saat berdiskusi dengan Komisi II DPRD Jabar, terkait persoalan kawasan hutan yang sudah banyak beralih fungsi.
Dedi Mulyadi mengajak Komisi II untuk bersama-sama mengevaluasi tata rang Jawa Barat.
“Berapa sih luas hutan di Jawa Barat, tinggal 17% hingga 18%, itu pun dalam keadaan tidak utuh. Kalau seperti itu, maka kebijakannya lahan hutan harus ditambah,” kata Dedi Mulyadi.
Dari pada lahan Perhutani dan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) alih fungsi menjadi pertambangan, Dedi Mulyadi berpendapat, lebih baik diserahkan ke Pemerintah Provinsi untuk direboisasi.
“Ke depan boleh anggota dewan ajukan aspirasi Kampung Buhun. Kampung-kampung berbasis kearifan lingkungan,” katanya.
Dedi Mulyadi menjelaskan, Kampung Buhun adalah kampung-kampung yang akan dibentuk di wilayah kaki-kaki gunung yang ada di Jawa Barat. Tujuannya untuk menjaga kearifan lokal berbasis lingkungan, serta menjaga lahan hutan, perkebunan dan pertania di kaki-kaki gunung.
“Nanti si kampung-kampung kaki gunung dibuat pilot project. Yaitu dimana setiap rumah panggung warga dibuat empat kamar. Dua kamar untuk penghuni rumah, dan dha kamar untuk pengunjung (wisatawan),” terang Dedi Mulyadi.
Dengan cara seperti ini, Dedi Mulyadi meyakini pembangunan di Jawa Barat dalam hal menjaga kelestarian hutan, perkebunan dan pertanian akan lebih terintegrasi. Termasuk akan ada nilai pendidikan untuk para generasi penerus tentang kearifan lokal berbasis lingkungan.
“Maka pendidikannya akan terintegrasi. Anak-anak dipersiapkan untuk pendidikan kampung adat, kampung berbasis wisata,” katanya.
“Anak-anak diberikan pelatihan khusus bahasa inggris, cara pramusaji, bagaimana tata kelola bajunya, bagaimana menyambut tamu, kita kursuskan di hotel-hotel dibiayai pemerintah provinsi,” tandas Dedi Mulyadi.***