SETIAP ulang tahun partai politik selalu menghadirkan dua hal: ingatan tentang perjalanan masa lalu dan ujian terhadap relevansinya pada masa depan. Pada usia ke-62, Partai Golongan Karya (Golkar) tidak cukup hanya merayakan panjangnya sejarah. Ia perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana politik karya masih mampu menjawab persoalan rakyat?.
Golkar lahir pada 20 Oktober 1964 melalui pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Sejak awal, organisasi ini menghimpun beragam kelompok fungsional, mulai dari buruh, petani, pemuda, perempuan, hingga kalangan profesional. Perjalanan panjang itu menempatkan Golkar sebagai salah satu kekuatan penting dalam sejarah politik Indonesia. Namun, sejarah yang panjang tidak dengan sendirinya menjamin masa depan yang gemilang.
Dalam politik, usia adalah modal, bukan garansi. Pengalaman merupakan kekuatan, tetapi pengalaman yang tidak disertai pembaruan berisiko berubah menjadi beban. Karena itu, peringatan ulang tahun ke-62 semestinya menjadi momentum bagi Golkar untuk membaca kembali hubungan antara kekuasaan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat.
Dari kejayaan elektoral menuju kedewasaan demokrasi
Golkar mempunyai pengalaman panjang dalam pemerintahan dan pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru, Golkar menjadi kekuatan politik dominan. Setelah Reformasi 1998, Golkar melakukan penyesuaian kelembagaan dan menegaskan posisinya sebagai partai politik dalam sistem demokrasi multipartai.
Perubahan tersebut bukan sekadar pergantian nama atau mekanisme organisasi. Ia menandai perubahan mendasar dalam hubungan partai dengan negara dan rakyat. Dalam demokrasi, partai tidak lagi dapat menggantungkan legitimasi pada kedekatan dengan kekuasaan semata. Kepercayaan harus diperoleh melalui kompetisi yang terbuka, pertanggungjawaban politik, dan kemampuan memperjuangkan aspirasi publik.
Di sinilah kedewasaan politik Golkar diuji. Pengalaman masa lalu semestinya menjadi sumber pembelajaran, bukan alasan untuk mempertahankan kebiasaan lama. Kekuatan jaringan organisasi harus mampu diterjemahkan menjadi kemampuan mendengar, merumuskan kebijakan, dan mengawal pelaksanaannya.
Demokrasi tidak hanya membutuhkan partai yang piawai memenangkan pemilihan umum, tetapi juga partai yang sanggup mengawasi kekuasaan, termasuk ketika berada di dalam pemerintahan. Loyalitas kepada koalisi tidak boleh menghilangkan keberanian menyampaikan kritik yang konstruktif.
Sebab, ukuran kematangan partai bukan terletak pada seberapa dekat ia dengan pusat kekuasaan, melainkan seberapa kuat ia menjaga kepentingan masyarakat ketika kepentingan itu berhadapan dengan kalkulasi politik.
Politik karya tidak boleh berhenti menjadi slogan
Kata karya dalam nama Golkar mengandung konsekuensi moral dan politik. Karya semestinya dapat dikenali melalui hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar melalui banyaknya kegiatan, pertemuan, baliho, atau pernyataan keberhasilan.
Di tengah tantangan ekonomi, ketimpangan sosial, perubahan teknologi, dan tekanan terhadap lingkungan, politik karya perlu memperoleh makna baru. Ia harus bergerak dari orientasi pembangunan yang sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju pembangunan yang memastikan manfaatnya dirasakan secara lebih adil.
Pertumbuhan ekonomi, misalnya, tidak cukup dibanggakan melalui peningkatan investasi jika masyarakat di sekitar kawasan industri masih menghadapi persoalan kesempatan kerja, kualitas lingkungan, dan keterbatasan akses terhadap peluang usaha.
Pembangunan infrastruktur juga tidak dapat dinilai hanya dari panjang jalan yang dibangun, tetapi perlu dilihat dari kemampuannya memperlancar mobilitas, menekan biaya ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Dalam konteks kabupaten seperti Karawang, pertanyaan itu menjadi sangat relevan. Sebagai kawasan industri strategis, Karawang memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur melalui banyaknya perusahaan yang beroperasi atau besarnya nilai investasi.
Ukuran lainnya ialah seberapa jauh masyarakat lokal memperoleh kesempatan kerja yang layak, pelaku usaha kecil terhubung dengan rantai pasok industri, dan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
Politik karya harus mampu menjembatani kepentingan industri dengan kepentingan warga. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat membutuhkan ruang dialog yang produktif agar pembangunan tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial.
Dalam kerangka itulah, Golkar dapat memperbarui makna kekaryaannya: bukan semata-mata menjadi bagian dari mesin pembangunan, melainkan turut memastikan pembangunan berlangsung secara transparan, inklusif, dan berkelanjutan.
Regenerasi dan Politik Gagasan
Persoalan berikutnya ialah regenerasi. Partai politik yang berusia panjang menghadapi tantangan untuk menjaga kesinambungan tanpa kehilangan kemampuan beradaptasi. Pengalaman para senior penting sebagai sumber pengetahuan organisasi, tetapi masa depan partai juga membutuhkan ruang yang cukup bagi generasi muda untuk memimpin dan menawarkan gagasan baru.
Regenerasi tidak semestinya berhenti pada pergantian wajah dalam kepengurusan atau pencalonan figur berusia muda. Lebih dari itu, regenerasi harus menjadi proses pemindahan tanggung jawab, perluasan akses terhadap pengambilan keputusan, serta pembentukan tradisi politik yang menghargai kompetensi dan integritas.
Anak muda tidak cukup ditempatkan sebagai penggerak kampanye atau penghias struktur organisasi. Mereka harus diberi kesempatan untuk ikut menyusun agenda kebijakan, mengembangkan inovasi pelayanan publik, dan mengawasi penggunaan kekuasaan.
Pada saat yang sama, partai perlu mengubah cara membangun komunikasi dengan masyarakat. Di era digital, politik tidak lagi berlangsung hanya melalui rapat umum dan konsolidasi struktural. Masyarakat semakin mudah mengakses informasi, membandingkan janji dengan kenyataan, dan menyampaikan kritik melalui berbagai saluran.
Konsekuensinya, partai yang ingin bertahan harus membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap evaluasi. Kritik tidak boleh selalu diperlakukan sebagai serangan, dan perbedaan pendapat tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman terhadap soliditas.
Soliditas yang sehat bukanlah keseragaman suara, melainkan kemampuan mengelola perbedaan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.
Dari Partai Pemilu Menjadi Institusi Publik
Salah satu tantangan terbesar partai politik Indonesia adalah menjaga kesinambungan kerja antara satu pemilihan umum dan pemilihan umum berikutnya. Aktivitas politik sering kali meningkat menjelang pemilu, tetapi hubungan dengan masyarakat berisiko melemah setelah kontestasi berakhir.
Golkar perlu memastikan bahwa keberadaan struktur partai hingga tingkat akar rumput bukan hanya untuk kepentingan mobilisasi elektoral. Struktur tersebut seharusnya menjadi saluran aspirasi yang bekerja secara teratur, memiliki agenda yang jelas, dan mampu menindaklanjuti persoalan warga.
Partai dapat mengembangkan pusat kajian kebijakan, membuka forum konsultasi publik, menyusun laporan berkala tentang aspirasi masyarakat, serta mengevaluasi kinerja kader yang menduduki jabatan publik. Dengan demikian, hubungan antara partai dan masyarakat tidak berhenti pada pemberian suara, tetapi berlanjut menjadi mekanisme pertanggungjawaban.
Bagi kader yang berada di lembaga legislatif, ukuran keberhasilan tidak cukup berupa kehadiran dalam rapat atau banyaknya usulan yang disampaikan. Yang lebih penting ialah kualitas legislasi, ketajaman pengawasan anggaran, dan manfaat kebijakan bagi masyarakat.
Bagi kader yang berada di pemerintahan, tanggung jawabnya juga tidak selesai dengan menjalankan program. Mereka perlu memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan secara efektif, anggaran digunakan secara bertanggung jawab, dan hasil pembangunan dapat diperiksa oleh publik.
Di sinilah partai politik dapat memperkuat demokrasi. Bukan dengan menguasai seluruh ruang publik, melainkan dengan membangun institusi yang sanggup menghubungkan aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan keputusan.
Menjadikan Usia Sebagai Tanggung Jawab Sejarah
Enam puluh dua tahun merupakan perjalanan panjang. Tidak banyak organisasi politik yang memiliki kesempatan untuk melewati begitu banyak perubahan zaman. Namun, semakin panjang sejarah sebuah partai, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk melakukan evaluasi secara jujur.
Golkar memiliki modal organisasi, pengalaman pemerintahan, dan jaringan politik yang luas. Modal itu dapat menjadi kekuatan untuk memperbaiki kualitas demokrasi apabila dikelola dengan orientasi kepentingan publik. Sebaliknya, modal sejarah akan kehilangan makna apabila hanya dipelihara sebagai kebanggaan internal.
Ulang tahun ke-62 seharusnya tidak berhenti pada seremoni, pidato, dan pengulangan slogan. Ia perlu melahirkan agenda pembaruan yang terukur: memperkuat kaderisasi, memperluas partisipasi generasi muda, meningkatkan transparansi, serta membangun tradisi evaluasi terhadap kinerja politik.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan partai yang sekadar pandai menceritakan kejayaannya. Rakyat membutuhkan partai yang mampu memahami persoalan hari ini dan menawarkan jalan keluar yang masuk akal bagi hari esok.
Golkar boleh merawat sejarahnya. Namun, sejarah tidak boleh menjadi tempat berlindung dari tuntutan perubahan. Justru karena memiliki perjalanan panjang, Golkar semestinya memiliki keberanian lebih besar untuk memperbarui diri.
Pada usia ke-62, pertanyaan terpenting bagi Golkar bukanlah seberapa lama ia telah bertahan, melainkan seberapa besar manfaat keberadaannya bagi masyarakat.
Sebab, dalam demokrasi, usia partai dihitung dengan kalender, tetapi relevansinya diukur melalui kepercayaan rakyat.
Dan kepercayaan itu hanya dapat dirawat ketika politik benar-benar menghasilkan karya yang dapat dirasakan, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan.***
Penulis :
Muslim Hafidz, M.Si
Sekretaris Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Karawang