Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Karawang, Asep Agustian membenarkan terkait kabar H. Relisman Nasution yang batal mencalonkan diri di Musorkab Luar Biasa KONI Karawang yang akan digelar pada Sabtu (8/2/2025) sore.
Cabor ISSI yang sejak awal sudah memberikan dukungan rekomendasi kepada Relisman, akhirnya harus menentukan pilihan baru untuk calon Ketua KONI di Musorkab.
“Benar, Relisman tidak jadi nyalon karena kurang dukungan cabor sebagai syarat pendaftaran,” tutur Askun.
Melalui kesempatan ini, Askun menyampaikan kritikan pedas kepada KONI Karawang yang akan menggelar Musorkab.
Askun menegaskan, jika pemilihan calon ketua KONI bukan pemilihan partai politik. Yaitu dimana calon ketua KONI harus benar-benar orang yang memiliki prestasi di bidang olahraga.
“Jadi cabor harus bener-bener selektif, yaitu dimana harus memilih calon ketua KONI yang benar-benar memiliki prestasi,” kata Askun.
Askun kembali mengkritik, calon ketua KONI adalah mereka yang memiliki prestasi. Bukan calon yang numpang hidup di KONI. Karena KONI harus bisa membawa nama baik prestasi olahraga Karawang.
“Jangan sampai nanti bikin malu bupati. Jangan numpang hodip di KONI, nyari dana bancakan di KONI,” sindir Askun.
Meski Relisman batal nyalon ketua KONI, Askun menegaskan jika ISSI akan tetap datang ke arena Musorkab. Sementara kepada siapa ISSI akan menentukan pilihan, maka akan melihat visi misi para calon terlebih dahulu.
“Meski Relisman tidak nyalon, tapi ISSI tidak mau golput. Karena ini berkaitan dengan nasib prestasi olahraga Karawang ke depan,” katanya.
Musorkab Berpotensi Ricuh
Musorkab Luar Biasa KONI Karawang kali ini akan mempertarungkan dua kandidat, yaitu antara Arnold Silalahi dengan Joyo Wiroso. Askun membaca situasi Musorkab KONI mulai memanas.
Oleh karenanya untuk menghindari kericuhan di arena Musorkab, maka panitia harus dapat memastikan orang-orang di arena Musorkab adalah mereka yang benar-benar memegang mandat cabor.
“Jangan sampai ada oknum-oknum yang mericuhkan arena Musorkab. Maka orang-orang di dalam arena Musorkab harus dipastikan mereka yang memegang mandat dari cabor masing-masing,” tandasnya.***
