Pasca viral di berbagai paltform media masa, akhirnya Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi mengundang dua siswi cantik dan pemberani asal SMAN 7 Cirebon, untuk diskusi dunia pendidikan di Jawa Barat.
Sebelumnya, dua siswi pemberani ini viral pasca membongkar pemotongan bantuan dana PIP (Program Indonesia Pintar) di sekolahnya, saat Dedi Mulyadi sidak ke SMAN 7 Cirebon terkait persoalan SNBP.
“Kita kedatangan anak-anak Jawa Barat yang memiliki nalar daya kritis. Yang seperti ini dibutuhkan oleh bangsa. Kritis, objektif dan tidak fitnah,” kata Dedi Mulyadi, melalui akun Youtobe Kang Dedi Mulyadi Channel.
Ternyata dua siswi ini bernama Gania dan Hanifah. Hanifah sendiri mengaku merupakan siswi dari keluarga pensiunan ASN.
“Kok aneh sih bisa dapat PIP,” tanya Dedi Mulyadi kepada Hanifah.
“Gak tau…,” jawab Hanifah yang langsung membuat Dedi Mulyadi tertawa, karena program PIP diperuntukan bagi peserta didik berlatar belakang keluarga miskin atau rentan miskin.
“Kamu kenapa nerima, harusnya kamu nolak,” tanya Dedi Mulyadi lagi.
“Kita sudah sempat nolak, cuma ini sama (sekolah) tetap diberikan,” jawab Gania.
“Apa yang membuat kamu berani, sampe viral di media masa,” tanya Dedi Mulyadi.
“Kasian ke adik-adik (adik kelas) yang lain, karena sebelumnya sudah dengar kabar bahwa PIP tidak boleh ada potongan,” jawab Hanifah.
“Kamu gak takut,” tanya Dedi Mulyadi lagi.
“Enggak sih!. Gak merasa bersalah dan menyampaikannya dengan sopan. Kasian sama siswa keluarga miskin dan yatim piatu kalau dipotong. Karena kartu pin dan tabungan semua dipegang pihak sekolah,” ungkap Hanifah.
“Bahkan langsung dipotong pihak sekolah untuk bayar tunggakan SPP,” timpalnya.
Melalui kesempatan ini, Dedi Mulyadi menyampaikan jika pemerintah ingin menyediakan semua fasilitas pendidikan yang baik. Tetapi harus ada peranan orang tua yang ikut andil. Jangan sampai negara sudah menyediakan semua fasilitas pendidikan dengan anggaran besar, tetapi para orang tua siswa tidak menyiapkan peserta didiknya.
“Contoh misalnya sekolah free (biaya sekolah semua gratis), tapi orang tua memberikan uang jajan gocap (Rp 50 ribu), dipake yang enggak-enggak, kan itu negara melakukan kesia-sia’an,” kata Dedi Mulyadi.
“Maka ke depan ketika negara hadir sudah mempersiapkan semua fasilitas pendidikan, maka para orang tua harus mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Bagaimana caranya?, ya uang jajannya ganti dong jadi uang nabung,” terang Dedi Mulyadi.
“Saya akan mewajibkan bahkan akan memaksa anak-anak sekolah yang mampu untuk menabung,” katanya.
“Setelah rame kemarin kamu ada yang negur gak? Di rumah ada yang negur gak?,” tanya Dedi Mulyadi lagi kepada dua siswi pemberani.
“Ada, orang tua. Katanya hati-hati kamu, takut ada oknum yang jahat sama kamu, guru-guru juga nurunin nilai kamu,” jawab Hanifah.
“Walaupun penjelasan pihak sekolah kemarin, katanya uangnya bukan untuk sekolah, tapi pihak lain (parpol),” timpal Dedi Mulyadi.
“Gak usah saya sebutin pihak lainnya siapa, bukan urusan saya. Nanti dianggap mencari-cari kesalahan,” katanya.
Atas persoalan ini, Dedi Mulyadi berpendapat perlu adanya integrasi kebijakan pemerintah pusat dengan provinsi. Karena dengan dana PIP, jika pendekatan programnya bukan karena kepentingan politik, maka sepertinya semua anak di seluruh Indonesia bisa sekolah dengan bantuan dana PIP dan bantuan pemerintah lainnya.
“Apa pesan kamu buat Pak Menteri Pendidikan,” tanya Dedi Mulyadi lagi.
“Pertama, kita mau bisa input lagi PDSS, karena sekolah saya belum selesai nginput tahap keduanya. Biar semua siswa sekolah bisa ikut SNBP,” tutur Hanifah.
“Minta SPP dan iuran gedung dihilangkan juga,” timpal Gania.***
