KARAWANG – Rencananya pada Kamis (19/6/2025), para pedagang kaki lima yang lapaknya menempel dengan Stadion Singaperbangsa Karawang – Jawa Barat bakal dibongkar oleh aparat gabungan.
Sontak, kabar ini membuat para pedagang merasa resah. Pasalnya, rencana pembongkaran yang akan dilakukan tanpa proses musyawarah terlebih dahulu dengan para pedagang.
Terlebih, pada pedagang tidak diberikan solusi atau alternatif tempat lain agar tetap bisa berjualan. Padahal setiap bulannya para pedagang mengaku telah membayar iuran bulanan.
“Kami para pedagang sudah menempati lokasi tersebut cukup lama dan ada biaya yang kami keluarkan untuk booking dan iuran bulanan. Terus terang surat instruksi pengosongan lapak tanpa musyawarah terlebih dulu, sangat membuat pedagang resah,”
“Kami ini pedagang kecil yang mencari penghasilan dengan cara halal. Dan sebagai bagian dari rakyat Karawang, tentunya butuh sekali kebijakan dari pemerintah untuk memikirkan nasib kami ke depannya,” tutur salah seorang pedagang, Beben, Rabu (18/6/2025).
Atas persoalan ini, para pedagang meminta Bupati Karawang, H. Aep Syaeploh untuk memberikan solusi, yaitu dengan cara mencarikan tempat atau lokasi lain, agar para pedagang tetap bisa berjualan.
“Kami masih yakin Bupati Aep dan Pemda Karawang sayang terhadap rakyatnya dan akan memberi solusi kepada kami sebagai orang kecil,” kata Beben.
“Jangan sampai kami hanya disuruh mengosongkan lapak, tanpa diberi alternatif lain untuk kami bisa bertahan hidup,” timpalnya.
Menurut Beben, para pedagang tidak bermaksud menghambat program pemerintah untuk lebih memperindah Stadion Singaperbanga. Namun tentu pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa menghidupkan perekonomian masyarakatnya.
“Kami bertekad bertahan di lokasi ini sampai mendapatkan kejelasan relokasi pengganti untuk menyambung hidup,” katanya.
Atas persoalan ini, para pedagang juga telah mengadukan persoalannya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra Indonesia untuk meminta pendampingan.
“Alhamdulillah perjuangan kami mendapat support dari LBH Cakra yang siap mendampingi sampai mendapat kejelasan. Mudah-mudahan kebijakan Pak Bupati bisa bijak dan tidak mengabaikan unsur kemanusiaan,” tutup Beben.***