CIMAHI – Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menyentil Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman yang dianggap terlihat jarang masuk kantor dan absen di rapat paripurna DPRD.
Kritikan itu dilontarkan Erwan saat menghadiri rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Kamis (19/6/2025). Saat itu Herman tak hadir dirapat paripuena dan kabarnya sedang menghadiri kegiatan lain.
Sementara Wagun Erwan harus menjawab pertanyaan dari Pipik Taufik Ismail-Anggota DPRD Jabar Fraksi PDI-P yang mempertanyakan utang atau tunggakan BPJS Pemrov Jabar yang nilainya mencapai Rp 300 miliar lebih.
Menjawab persoalan ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, saat itu Herman ia tugaskan untuk mendampingi salah satu Menteri Koordinator (Menko) menengok dampak longsor di Kabupaten Purwakarta.
“Pada kemarin tidak datang paripurna itu, karena waktu itu saya ada tugas. Kemudian di paripurna saya menugaskan wakil gubernur. Kemudian tiba-tiba ada Menko mau melihat bencana pergeseran tanah di Purwakarta,” kata Dedi Mulyadi saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi, dilansir dari Detik, Sabtu (21/6/2025).
Dedi yang seakan membela Herman mengatakan, kehadiran menteri ke daerah di Jawa Barat, mesti didampingi oleh pejabat sekelas Sekretaris Daerah jika Gubernur dan Wakil Gubernurnya sedang berhalangan hadir.
“Kalau Menko harus didampingi sekelas Sekda, itu bagian dari menghormati pemerintah pusat. Jadi harus bagi tugas,” kata Dedi.
Dedi memuji, karakter bawahannya itu sebagai sosok yang cerdas dan berani mengambil keputusan. Sekda Jawa Barat tak cuma mengurusi persoalan administrasi, namun juga kondisi di lapangan.
“Sekda Jabar itu cerdas, pandai mengambil keputusan dan eksekutor. Biasanya Sekda itu administratif, tapi Sekda Jabar tuh bukan hanya administratif dia juga berani pasang badan maju,” kata Dedi.
Dedi mencontohkan, pagi di hari Kota Cimahi merayakan hari jadinya yang ke-24, Herman meminta izin untuk membersihkan sampah-sampah yang menumpuk di sejumlah titik di Kota Bandung.
“Tadi pagi misalnya, dia telepon ‘pak gubernur izin. Ini banyak sampah terus monumen kotor’. Saya tanya itu kewajiban siapa, dia jawab kewajiban saya, saya bersihkan sekarang. Nah itu, jadi kebanyakan Sekda itu administratif karena punya latar belakang pendidikan semi militer waktu di IPDN. Jadi memang dia bukan cuma administratif, tapi orang lapangan,” kata Dedi.***