By OpiniPlus 
Keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup harus dijaga oleh semua pihak. Oleh karenanya, peranan masyarakat sangat penting di dalam menjaga lingkungan hidup.
Demikian disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dea Eka Rizaldi SH, saat kesempatan sosialisasi Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023, tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Senin (17/2/2025).
Untuk menjaga lingkungan hidup, kata Dea Eka, Komisi II DPRD Jawa Barat mencoba menerjemahkan apa yang pernah disampaikan Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi mengenai ‘kampung buhun’.
Disampaikan Dea, kampung buhun yang akan dibangun di kaki-kaki gunung yang ada di Jawa Barat ini bukan hanya memiliki tujuan untuk menjaga lingkungan hidup, khususnya terkait lahan hutan dan perkebunan yang banyak alih fungsi.
Pasalnya, kampung buhun juga dapat mendorong gairah ekonomi masyarakat melalui potensi pariwisata di wilayah pegunungan.
“Seperti yang pernah disampaikan Pak Dedi Mulyadi, jadi di setiap rumah-rumah warga yang ada di kaki gunung itu nanti ada empat kamar. Dua kamar diisi oleh warga dan dua kamar diisi oleh wisatawan yang berkunjung,” terang Dea Eka.
Untuk menjaga lingkungan hidup, sambung Dea, Pemprov Jabar juga berencana membeli sumber-sumber mata air di wilayah pegunugan. Tujuannya jelas untuk menyelamatkan sumber-sumber mata air yang sudah mulai banyak dikuasai pihak swasta.
“Saat wilayah pegunungan juga dikuasai swasta, maka otomatis akan mengancam keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, karena tujuan merea adalah bisnis. Sehingga sumber-sumber mata air harus diselamatkan dengan cara menguasainya (membelinya),” terang Dea Eka.
Ditambahkan Dea, hari ini Jawa Barat memiliki pemimpin yang concern di bidang lingkungan hidup. Oleh karenanya, Dea mengajak kepada semua pihak untuk mendukung program-program Jawa Barat yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
“Dan program-program itu tertuang dalam dokumen RPPLH yang memiliki sinergitas kuat dengan visi misi pembangunan Dedi-Erwan untuk Jawa Barat 5 tahun ke depan,” tandasnya.***