Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Bogor menjadi tuan rumah dalam peluncuran pembentukan Sekolah Rakyat yang dihadiri oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bogor Rudy Susmanto, Bupati dan Walikota se-Jawa Barat.
Peluncuran ini dikemas melalui acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat yang berlangsung di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025).
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengungkapkan, Sekolah Rakyat ditujukan untuk warga yang tergolong miskin atau miskin ekstrem. Sekolah ini akan menerima siswa-siswi yang berada di desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi, yakni 10% terendah dari penduduk Indonesia. Sekolah Rakyat dirancang berasrama dan sepenuhnya gratis, termasuk kebutuhan pakaian, alat sekolah, serta makan dan minum.
“Ke depan, sekolah ini akan menyelenggarakan pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Diperkirakan sekitar 300 hingga 350 siswa per jenjang pendidikan, dengan target sekitar seribu siswa di satu sekolah,” katanya.
Ia menambahkan, pembentukan sekolah ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada tahun ini dengan mempertimbangkan kondisi dan kesiapan masing-masing daerah. Untuk Kabupaten Bogor, Menteri Sosial menegaskan bahwa daerah ini menjadi salah satu prioritas dalam pembentukan Sekolah Rakyat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menyambut baik inisiatif ini. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan adalah sebuah budaya, dan pola hidup miskin sering kali membuat individu terjebak dalam kemiskinan.
Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat mengubah pola pikir dan membuka akses pendidikan yang lebih baik, sehingga anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya memiliki kesempatan untuk belajar, tetapi juga terhubung dengan berbagai peluang, termasuk akses ke sekolah unggulan dan akademi militer.
“Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin harus diberikan akses pendidikan yang layak, agar mereka memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik, bukan terjebak dalam pola hidup yang terus berulang,” katanya.
Lebih lanjut, KDM -sapaan Dedi Mulyadi- juga menyampaikan pentingnya konektivitas antarprogram pendidikan, serta upaya untuk menciptakan kelas menengah baru di Jawa Barat. Salah satu langkah konkret yang sedang disiapkan adalah program diploma 3 dan S1 di bidang teknik, guna menciptakan angkatan kerja yang terampil dan siap bersaing di dunia industri.
“Dengan hadirnya program ini, diharapkan dapat menciptakan kesempatan pendidikan yang lebih merata dan memberikan peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan berkualitas, serta menciptakan generasi yang lebih berdaya saing di masa depan,” ucap KDM.
Perlu diketahui Bupati dan Walikota se-Jawa Barat dihadirkan untuk memberikan masukan terkait kesiapan daerah dalam menyediakan lahan atau aset yang dapat digunakan untuk mendirikan Sekolah Rakyat.
Sekolah-sekolah ini diharapkan dapat mulai dibangun tahun ini dengan alokasi sekitar 200 sekolah di seluruh Indonesia, dengan Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang paling diutamakan. (jabarprov.go.id)
