Senin, Mei 25, 2026
spot_img

Tinggal 15 Puskesmas Lagi yang Masih non-DTP

SUBANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Subang berupaya meningkatkan status 15 puskesmas non-DTP (tempat perawatan) menjadi puskesmas DTP.

Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan dan menangani 144 jenis penyakit di tingkat puskesmas, sehingga mengurangi beban Rumah Sakit Umum Daerah Ciereng Subang (RSUD Subang).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dr. Maxi, mengatakan bahwa usulan tersebut sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat.

Hal ini sejalan dengan program BPJS Kesehatan sekaligus keinginan Bupati Subang untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat Subang.

Berita Lainnya  Soal Inisiasi TPU Tanpa Diskriminasi, Pontas: 'Kita Kawal, Jangan Sampai Hanya Omon-omon'

Dari total 40 puskesmas di Subang, 25 di antaranya sudah berstatus DTP, sementara 15 puskesmas lainnya masih non-DTP.

Mengatasi 144 Penyakit Tanpa Perlu ke RSUD

Menurut dr. Maxi, puskesmas DTP akan menjadi rujukan utama untuk menangani 144 jenis penyakit yang umum terjadi di masyarakat, seperti diare, demam, dan sakit kepala.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi antrean pasien di rumah sakit dan memastikan pasien dengan kondisi serius mendapat penanganan dokter spesialis dengan lebih cepat.

Berita Lainnya  Gaduh Duit Sogokan Rekrutmen Nakes, Askun : Karawang Harus Bersih dari Oknum ASN Biadab

“Puskesmas DTP ini, tentunya menjadi rujukan, untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dalam mengatasi 144 penyakit,” terang dr. Maxi, dikutip dari laman rri.co.id yang ditulis oleh Ruslan Efendi di Subang, Jumat (25/7/2025).

Ia menambahkan, “Ke depan Puskesmas DTP itu, akan menuntaskan atau menangani keluhan pasien yang mengidap salah satu penyakit dari 144 jenis penyakit, seperti diare, meriang, sakit kepala dan keluhan lainnya”.

Jika puskesmas belum memiliki fasilitas DTP, pasien dengan penyakit ringan cenderung langsung pergi ke RSUD Subang.

Berita Lainnya  KDM Mau Jadikan Tuparev sebagai Kota Tua, Ikonik Ruang Publik Karawang yang Tidak Semrawut

Hal ini menyebabkan penumpukan pasien dan membuat pasien dengan kondisi parah sulit mendapatkan penanganan.

“Jadi akibatnya, orang yang sakit parah dan butuh penanganan dokter spesialis, akhirnya tidak bisa di terima di rumah sakit, karena alasan penuh oleh pasien yang mengidap salah satu dari 144 jenis penyakit ringan tadi,” jelas dr. Maxi.***

Sumber : Pikiran Rakyat

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

KDM Sebut Persib Klub Profesional Tanpa Campur Tangan Pemerintah, Janji Guyur Bonus Rp 1 Miliar dari Kantong Pribadi

BANDUNG - Sebagai pencetak rekor hattrick juara tiga kali berturut-turut, Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyebut jika Persib Bandung merupakan klub sepak...

Hoaks Teror Pocong, Polisi Ungkap Hanya Cosplay Pengamen

JAKARTA - Polisi mengungkap sosok menyerupai pocong yang sempat meresahkan warga di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sosok pocong tersebut ternyata seorang pengamen yang...

KPK Pastikan akan Proses Dugaan Korupsi Pengadaan Mobil Ambulans Dinkes Kota Bekasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti laporan masyarakat, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan mobil ambulans dan mobil jenazah,...

Dari Rebutan Anggaran hingga Merasa Paling Penting, AHY Sentil Kerja Kementerian Era Prabowo

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyentil kementerian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut masih ada...

Guru Swasta Teriak Tagih Janji KDM, Askun : ‘Bayar-lah, Kasian Mereka’

KARAWANG - Sebagian guru sekolah swasta tingkat SMK, SMA atau sederajatnya di Kabupaten Karawang dikabarkan tengah mengeluh. Mereka berteriak menagih janji Gubernur Jawa Barat,...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan