BEKASI – Eks Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja menyebut, sampai saat ini belum ada terobosan program pembangunan yang dilakukan Bupati Ade Kuswara Kunang.
Adapun penertiban bangunan liar (bangli) hingga normalisasi kali sebagai langkah pencegah banjir, itu semua merupakan program terobosan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang diteruskan Pemkab Bekasi.
Dilansir dari RadarBekasi.id, awalnya Rohim menanggapi soal pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), Dewan Penasihat, dan Staf Khusus dinilai tidak terlalu penting untuk mendukung kinerja Bupati Bekasi.
“Menurut saya (pembentukan itu) tidak begitu penting,” kata mantan Wakil Bupati Bekasi, Rohim Mintareja, kepada Radar Bekasi, Kamis (3/7/2025).
Namun, ia menekankan jika tetap dibentuk, sebaiknya diisi oleh orang-orang berkompeten di luar partai politik agar tidak terkesan sebagai ajang balas budi.
“Cuma kalau mau dibentuk isinya harus orang-orang yang berkompeten, dari akademisi, ahli-ahli. Jangan dari orang-orang politik, jadi terkesan politik balas budi,” katanya.
Pernyataan itu merespons beredarnya SK Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/KEP.261-UM/2025 tentang pengangkatan Dewan Penasihat dan Staf Khusus yang ditandatangani Bupati Ade Kuswara Kunang pada 11 April 2025.
Dalam surat tersebut, posisi Ketua Dewan Penasihat diisi oleh Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Sedangkan struktur TP2D, yang belum disahkan, dikabarkan akan diketuai oleh Cecep Noor, Ketua DPC PPP Kabupaten Bekasi.
“Jangan yang latar belakangnya dari politik, nanti programnya dipolitisir lagi,” sambung politikus yang sempat menakhodai DPC Partai Demokrat dan DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi ini.
Ia membandingkan dengan masa kepemimpinannya bersama Bupati Neneng Hasanah Yasin pada 2012–2017. Saat itu, menurutnya, mereka bekerja tanpa staf khusus, dewan penasihat, atau TP2D, namun hasilnya nyata.
“Dulu Bu Neneng nggak pakai staf khusus, dewan penasihat, maupun TP2D. Tapi buktinya bisa membangun stadion, infrastruktur jalan semua dirapikan sampai ke Muaragembong,” ujarnya.
“Angka kemiskinan dan pengangguran juga menurun. Itu berdasarkan data, bukan saya mengada-ngada. Cuma sayangnya, Bu Neneng itu keceletot (ditangkap KPK) di periode keduanya,” imbuhnya
Menurut Rohim, kunci utama dalam kepemimpinan ialah keberanian dan kemampuan menjalankan visi-misi saat kampanye. Ia juga menyoroti persoalan kemiskinan dan pengangguran yang harus menjadi fokus utama bupati.
“Program kesehatan, pendidikan, paling penting. Perbanyak beasiswa, karena banyak anak-anak yang berprestasi di Kabupaten Bekasi ini tidak punya biaya, akhirnya tidak bisa melanjutkan pendidikannya,” ujarnya.
“Sekarang yang harus diperbanyak infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Kalau infrastruktur jalan saya lihat sudah bagus,” jelasnya.
Hingga saat ini, Rohim menilai belum terlihat terobosan baru dari Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Dia beranggapan, penertiban bangunan liar (bangli) dan normalisasi merupakan gebrakan Gubernur Jawa Barat, sedangkan daerah hanya melanjutkan.
Sementara untuk kegiatan Job Fair, sampai sekarang dinilai belum terlihat hasilnya. Dari informasi di lingkungan rumahnya, remaja yang melamar di Job Fair belum ada yang diterima bekerja. (pra)
Sumber : RadarBekasi.id
