By OpiniPlus 
Sebelum resmi dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi sudah mulai melakukan gebrakan. Yaitu dari mulai penertiban tambang ilegal hingga menyinggung beberapa persoalan dunia pendidikan Jawa Barat yang selama ini dikeluhkan warga.
Sebut saja diantaranya seperti larangan sekolah menahan ijazah siswa, larangan bisnis jual beli LKS dan seragam sekolah, hingga melarang sekolah mengadakan kegiatan renang hingga study tour yang memberatkan orang tua siswa.
Bahkan dalam persoalan pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di beberapa sekolah, Dedi Mulyadi turun langsung ke lapangan berdialog dengan guru dan siwsa.
Namun demikian, masih ada beberapa pihak yang berpendapat jika Dedi Mulyadi hanya seorang politisi atau pemimpin yang cuma bisa sekedar omon-omon (ngomong doang tanpa aksi), yang tujuannya hanya sekedar untuk menjadi ‘politisi populer’ melalui tayangan-tayangan kegiatannya di akun Youtobe @Kang Dedi Mulyadi Channel.
Menanggapi isu ini, Ketua Relawan Garuda (Dedi-Erwan) pada Pilgub Jabar 2024 lalu, H. Saepul Riki memiliki pandangan berbeda. Yaitu dimana ia meyakini bahwa kepemimpinan Dedi-Erwan di Jabar dapat melakukan perubahan besar untuk ‘Jabar Juara dan Jabar Istimewa’.
“Lambat laun Dedi-Erwan akan memberikan contoh kepada semua pejabat di Jawa Barat tentang bagaimana bertanggungjawab secara profesi dah moral sebagai abdi negara,” tutur H. Saepul Riki, Kamis (20/2/2025).
Contoh dalam hal efisiensi anggaran, melalui tim transisinya Dedi Mulyadi telah merubah anggaran tidak penting menjadi anggaran yang lebih penting. Yaitu dimana ada pemangkasan APBD Jabar hingga Rp 5,5 triliun yang akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.
Contoh lainnya juga, Dedi Mulyadi telah meningkatkan anggaran pendidikan di Jabar dari Rp 60 miliar menjadi Rp 1,2 triliun. Hal ini tentu untuk meminimalisir praktek-praktek dugaan pungli di sekolah yang selama ini pihak sekolah beralasan minim bantuan pemerintah, sehingga harus menarik iuran dari orang tua siswa.
Sementara dalam hal pembangunan infrastruktur jalan, Dedi Mulyadi telah meningkatkan anggarannya dari Rp 600 miliar menjadi Rp 2,4 triliun. Hal ini dilakukan guna mendukung mobilitas investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat Jawa Barat.
“Jadi kalau masih ada yang bilang Kang Dedi Mulyadi cuma bisa omon-omon, saya pikir itu musuh politik atau orang yang selama ini merasa terganggu dengan idelisme kepemimpinan Dedi Mulyadi,” kata H. Riki.
“Karena pada akhirnya nanti masyarakat yang akan menilai mengenai berhasil atau tidaknya Dedi-Erwan memimpin Jawa Barat 5 tahun ke depan,” tandasnya.***