By OpiniPlus 
Kali pertama Komisi II DPRD Jawa Barat bisa duduk bersama, diskusi dengan gubernur untuk membahas segala macam persoalan di Jawa Barat.
“Persoalan apa yang sedang dibahas Komisi II, khususnya di bidang infrastruktur,” tanya Dedi Mulyadi, saat berdiskusi dengan Komisi II.
Melalui kesempatan ini, Ketua Komisi II DPRD Jabar, Hj. Lina Ruslinawati menyampaikan, berdasarkan cek lapangan, 80% drainase pertanian Jawa Barat butuh perbaikan.
Disampaikan Lina, suatu hal yang mustahil, Jawa Barat yang akan mendukung program ketahanan pangan nasional, tetapi para petaninya masih dihadapkan dengan persoalan kekurangan pasokan air karena persoalan drainase.
“Kalau persoalan pupuk, petani masih bisa mensiasati. Tapi kalau persoalan pasokan air gak mungkin,” kata Hj. Lina, dihadapan Dedi Mulyadi.
Selanjutnya, Komisi II juga menyampaikan persoalan infrastruktur jalan pertanian yang rusak. Sehingga akhirnya mempengaruhi kualitas harga pasar produk pertanian yang menurun dan tidak laku di pasaran.
Menjawab persoalan ini, Dedi Mulyadi menyampaikan jika anggaran belanja infrastruktur di APBD murni sekitar Rp 700 miliar untuk jalan dan irigasi.
Dedi Mulyadi juga menyoroti persoalan anggaran BBWS yang kena refocusing Rp 240 miliaran, termasuk DAK yang juga ikut hilang (refocusing).
Tetapi dari semua persoalan itu, Pemprov akan menutup kekurangan anggaran infrastruktur dari penyisihan anggatan Rp 5 triliun hasil efisiensi anggaran. “Bahkan akan kami tambah,” katanya.
“Kami targetkan anggaran infrastruktur pertanian untuk irigasi ninimal Rp 500 miliar, untum itu nanti akan kita rumuskan,” timpal Dedi Mulyadi.
Sementara untuk pembangunan infrastruktur jalan pertanian, Dedi Mulyadi akan memastikan jika pembangunan jalannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di masyarakat.***